Wapres Sebut Solusi Masalah Papua Tak Hanya Infrastruktur

Kompas.com - 01/10/2019, 19:14 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai solusi untuk mengatasi konflik di Papua tak cukup dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi konflik dan kerusuhan di Papua yang terus terjadi belakangan ini.

"Kita mungkin selama ini kan pendekatannya infrastruktur ekonomi, pendekatannya untuk orang kota yang benar, orang yang di pantai benar. Tapi untuk Papua yang masih lebih tradisional itu pendekatan itu musti pendekatan budaya yang lebih dalam lagi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: PNS Pemkot Surabaya yang Jadi Tersangka Kerusuhan di Asrama Papua Ajukan Praperadilan

"Karena pengertian kemakmuran dan kemajuan beda-beda rupanya. Kita selalu menganggap jalan itu, airport itu, kemajuan tapi bagi mereka lain juga. Karena itu diperbaiki, dikaji lagi keinginan mereka," lanjut Wapres.

Karenanya, Kalla meminta para gubernur dan bupati di Papua serius memetakan keinginan masyarakat di sana dan menyerap aspirasi mereka sehingga muncul kebijakan yang sesuai harapan.

Terlebih, kata Kalla, pemerintah pusat telah memberikan banyak keistimewaan kepada masyarakat Papua melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Melalui undang-undang tersebut, masyarakat Papua mendapat dana otonomi khusus. Selain itu, berdasarkan undang-undang tersebut hanya orang Papua asli yang berhak menjadi kepala daerah. 

Baca juga: Gubernur Bentuk Tim Jemput 17 Warga Banten di Papua

"Maka sangat penting juga di sana peranan pemimpin formal gubernur, bupati, kepala dinas, betul-betul berfungsi untuk membangun masyarakatnya dengan uang yang begitu banyak, dana yang begitu banyak," lanjut Kalla.

Diketahui, sejumlah daerah Papua mengalami kerusuhan hebat usai peristiwa rasisme yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Terakhir, kerusuhan terjadi di Wamena. Sebanyak 33 orang tewas akibat insiden itu. 

Kerusuhan di Wamena berawal dari aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019). Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat. 

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang.

Baca juga: 159 Warga NTB di Papua Menunggu Evakuasi

Pihak kepolisian sudah menetapkan lima tersangka terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

"Dari hasil pemeriksaan, lima tersangka sudah ditetapkan oleh Polres Wamena," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Ia belum merinci lebih jauh mengenai peran kelima tersangka. Namun, Dedi menuturkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan para pelaku bukan berasal dari Wamena. Saat ini, Dedi mengatakan bahwa secara umum situasi di Wamena sudah kondusif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 5.826 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi dengan 1.834 Pasien

Sebaran 5.826 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi dengan 1.834 Pasien

Nasional
UPDATE: 1.133.787 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 1.133.787 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 43.900, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 11.148.477

UPDATE: Tambah 43.900, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 11.148.477

Nasional
UPDATE: Ada 147.740 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 147.740 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 7 Maret: Kini Ada 67.659 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 7 Maret: Kini Ada 67.659 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 112, Total Pasien Covid-19 Meninggal 37.266 Orang

UPDATE: Bertambah 112, Total Pasien Covid-19 Meninggal 37.266 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.146, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.194.656 Orang

UPDATE: Bertambah 5.146, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.194.656 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.826, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.379.662 Orang

UPDATE: Bertambah 5.826, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.379.662 Orang

Nasional
Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Hanya Ala Kadarnya, Ini Catatan Formappi

Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Hanya Ala Kadarnya, Ini Catatan Formappi

Nasional
Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham

Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Nasional
Di Forum PBB, Mahfud Klaim Peradilan Pidana RI Adaptasi dengan Pandemi

Di Forum PBB, Mahfud Klaim Peradilan Pidana RI Adaptasi dengan Pandemi

Nasional
Tak Akui KLB dan Setia ke AHY, Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah

Tak Akui KLB dan Setia ke AHY, Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah

Nasional
Soal Ajakan Benci Produk Asing, KSP Bilang Bukan Benci Negaranya

Soal Ajakan Benci Produk Asing, KSP Bilang Bukan Benci Negaranya

Nasional
Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X