Jelang Pilkada 2020, Kemendagri Minta Seluruh Daerah Selesaikan Hibah Daerah Hari Ini

Kompas.com - 01/10/2019, 10:18 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meminta seluruh daerah merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) per hari ini, Selasa (1/10/2019).

Pasalnya, 1 Oktober 2019 menjadi batas akhir penandatanganan NPHD oleh daerah agar dana hibah dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ( pilkada) serentak tahun depan bisa dicairkan.

"Penyelenggaraan Pilkada 2020 itu diawali dengan penandatanganan NPHD, yang penandatanganannya satu bulan sebelum tahapan ( Pilkada 2020), sehingga kami harapkan daerah hari ini semua sudah menandatangani NPHD," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

Dia mengatakan, jika sampai hari ini masih ada daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD-nya dengan penyelenggara, yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Kemendagri akan turun tangan.


Baca juga: 209 Daerah Belum Tanda Tangani Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada

Sama seperti pilkada-pilkada sebelumnya, pihaknya akan mengundang daerah setempat dan menanyakan alasan tertundanya penandatanganan NPHD tersebut.

"Tapi kalau besok tanggal 2 (belum selesai), itu kami sudah mulai identifikasi daerah mana saja yang terlambat dan menanyakannya," kata dia.

Biasanya, kata dia, yang menjadi kendala terlambatnya penandatanganan NPHD di daerah-daerah itu antara lain soal rincian dan besaran biaya.

Menurut dia, hal tersebut sangat terkait dengan standar kebutuhan ataupun satuan harga dari daerah masing-masing.

"Memang bahas anggaran ini membutuhkan kecermataan. Paling tidak, bicara volume saja, itu pengaruhnya cukup signifikan," ujar Syarifuddin.

"Contohnya, anggap saja usulan dari penyelenggara, perjalanan dinas 5-6 orang. Andai kata dikurangi jadi 3 orang, itu sudah hemat separuh, itu ruang pembahasan antara pemda dengan penyelenggara. Biasa seperti itu, hanya perbedaan besaran hitungan pemda sekian, penyelenggara sekian," kata dia.

Baca juga: Gibran Masuk PDI-P dan Upaya Politikus Muda Ikut Pilkada...

Kendati demikian, pihaknya menjamin dan memastikan bahwa dana untuk Pilkada 2020 tersedia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X