Jelang Pilkada 2020, Kemendagri Minta Seluruh Daerah Selesaikan Hibah Daerah Hari Ini

Kompas.com - 01/10/2019, 10:18 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh daerah merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) per hari ini, Selasa (1/10/2019).

Pasalnya, 1 Oktober 2019 menjadi batas akhir penandatanganan NPHD oleh daerah agar dana hibah dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun depan bisa dicairkan.

"Penyelenggaraan Pilkada 2020 itu diawali dengan penandatanganan NPHD, yang penandatanganannya satu bulan sebelum tahapan (Pilkada 2020), sehingga kami harapkan daerah hari ini semua sudah menandatangani NPHD," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

Dia mengatakan, jika sampai hari ini masih ada daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD-nya dengan penyelenggara, yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, Kemendagri akan turun tangan.

Baca juga: 209 Daerah Belum Tanda Tangani Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada

Sama seperti pilkada-pilkada sebelumnya, pihaknya akan mengundang daerah setempat dan menanyakan alasan tertundanya penandatanganan NPHD tersebut.

"Tapi kalau besok tanggal 2 (belum selesai), itu kami sudah mulai identifikasi daerah mana saja yang terlambat dan menanyakannya," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Biasanya, kata dia, yang menjadi kendala terlambatnya penandatanganan NPHD di daerah-daerah itu antara lain soal rincian dan besaran biaya.

Menurut dia, hal tersebut sangat terkait dengan standar kebutuhan ataupun satuan harga dari daerah masing-masing.

"Memang bahas anggaran ini membutuhkan kecermataan. Paling tidak, bicara volume saja, itu pengaruhnya cukup signifikan," ujar Syarifuddin.

"Contohnya, anggap saja usulan dari penyelenggara, perjalanan dinas 5-6 orang. Andai kata dikurangi jadi 3 orang, itu sudah hemat separuh, itu ruang pembahasan antara pemda dengan penyelenggara. Biasa seperti itu, hanya perbedaan besaran hitungan pemda sekian, penyelenggara sekian," kata dia.

Baca juga: Gibran Masuk PDI-P dan Upaya Politikus Muda Ikut Pilkada...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.