Komnas HAM Sebut Ada Penggunaan Kekuatan Berlebihan Polisi kepada Mahasiswa

Kompas.com - 27/09/2019, 19:27 WIB
Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Choirul Anam (tengah), saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKomisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Choirul Anam (tengah), saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisoner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Bidang Pengkajian dan Penelitian, Choirul Anam menyebutkan, ada penggunaan kewenangan secara berlebihan yang dilakukan aparat kepolisian dalam mengamankan aksi mahasiswa pada Selasa (24/9/2019).

"Apakah ini ada penggunaan kewenangan secara berlebihan? Itu ada," ujar Anam dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

"Jadi, dari beberapa video yang viral dan terkonfirmasi serta faktual, itu kelihatan sekali ada penggunaan kewenangan secara berlebihan," kata dia.

Kendati demikian, Anam tidak menjelaskan video mana saja yang viral di media sosial yang menunjukkan penggunaan kewenangan berlebihan oleh kepolisian.

Baca juga: ICJR Sulit Dapat Akses untuk Dampingi Mahasiswa yang Diamankan Polisi

Menurut dia, untuk mengukur penggunaan kewenangan berlebihan oleh aparat itu cukup mudah.

"Teman-teman bisa mengukur dengan Peraturan Kapolri soal penanggulangan tindakan anarki, Nomor 1 Tahun 2010; Perkap tentang pengendalian massa, Nomor 16 Tahun 2006; dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Gankuat (Penggunaan Kekuatan)," ucap Anam.

Dengan menggunakan instrumen hukum itu, menurut dia, kita dapat melihat aturan saat polisi seharusnya mengamankan aksi massa yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan.

"Nah, itu semua jadi pegangan kami untuk mengukur apakah terjadi penggunaan kewenangan berlebihan atau tidak," tutur Anam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X