Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertahankan Posisinya, DKI Jakarta Provinsi Terbaik dalam Indeks Demokrasi 2019

Kompas.com - 26/09/2019, 12:47 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara (Kaltara), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menjadi provinsi terbaik dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

Kelima provinsi tersebut mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) sebagai provinsi dengan IDI terbaik pada tahun 2018.

"Hasil IDI 2018, pemerintah akan berikan penghargaan kepada 5 provinsi terbaik dengan nilai di atas 80," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tri Soewandono saat peluncuran dan sosialisasi buku IDI 2018 bertajuk Penguatan Kebebasan Berpendapat dan Lembaga Perwakilan di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

DKI Jakarta menjadi provinsi nomor 1 yang capaian indeks demokrasinya terbaik, yakni 85,08 persen. Disusul oleh Bali 82.37, NTT 82.32, Kaltara 81.07, dan DIY 80.82.

Dengan hasil ini, DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisinya untuk capaian demokrasi tertinggi pada tahun sebelumnya, yang mencapai 84,37 poin.

Selain kelima provinsi itu, provinsi lainnya menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori sedang.

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Sementara itu, capaian demokrasi terendah pada tahun 2018 diperoleh Provinsi Papua Barat dengan 58,29 poin yang menggantikan Provinsi Papua tahun sebelumnya dengan capaian 61,34 poin.

"Bagi yang belum memperoleh (kategori baik) bukan berarti buruk. Hal ini dalam rangka apresiasi sebagai syarat utama membangun. Saya harap dapat menerapkan nilai-nilai prinsip demokrasi pemilu jurdil, dan kesamaan terhadap HAM," kata dia.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2018 sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2017.

Hasil IDI 2018 yang dituangkan dalam sebuah buku tersebut menunjukkan bahwa indeks nasional Indonesia berjumlah 72,39 dari semula 72,11 pada tahun 2017.

Kompas TV Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia kembali unjuk rasa, Selasa (24/9/19). Sorotan mahasiswa terutama tertuju untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Sejumlah pasal dalam RKUHP dianggap mengekang demokrasi dan terlalu mengatur ranah privasi. Saat unjuk rasa, bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian sempat pecahpada didepan gedung DPR. Massa yang melempari batu langsung dibalas dengan semprotan water cannon dan tembakan gas air mata. Simak liputan Content Creator KompasTV Edika Ipelona yang turun langsung melihat aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. ruukpk #demomahasiswa #rkuhp
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com