Wiranto Pastikan Pemerintah Tak Akan Bertemu secara Formal dengan Benny Wenda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut, pemerintah tak punya rencana untuk melakukan pertemuan formal dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda, yang diduga mendalangi kerusuhan Papua.

Menurut Wiranto, pertemuan formal justru akan mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi.

"Dalam bentuk perjanjian, pertemuan formal antara pemerintah dengan pemberontak tentu tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).

Baca juga: Jumlah Korban Tewas hingga Dugaan Keterlibatan Benny Wenda di Rusuh Jayapura

"Dengan cara lain bisa, tapi bukan pertemuan formal, karena itu berarti kita mengakui," sambungnya.

Wiranto menyebut, pemerintah tidak menutup komunikasi dengan pihak manapun, selama porsi komunikasi tersebut bersifat wajar.

Namun, khusus untuk kelompok yang dinilai pemberontak, pemerintah punya batasan tertentu.

"Jangan sampai ada pengakuan sejajar antara pemerintah yang sah dengan pemberontak, kan enggak bisa," kata Wiranto.

Aksi kerusuhan terjadi di Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

ingga Selasa (24/9/2019), 27 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap, kerusuhan di Wamena tak lepas dari agenda United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.

Baca juga: Fakta Lengkap Kerusuhan Jayapura, Satu Prajurit TNI Gugur hingga Dugaan Keterlibatan Benny Wenda

Menurut Tito, Benny dan kelompoknya ingin memanfaatkan momen sidang Komisi Tinggi HAM dan sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung September ini, untuk mendapat perhatian dunia.

"Didesain, direncanakan karena ada agenda internasional yaitu sidang Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa yang dimulai tanggal 9 September, dan kemudian agenda besar lainnya adalah sidang Majelis Umum PBB, sidang tahunan juga yang dilaksanakan di markas PBB di New York mulai tanggal 23 September," kata Tito di Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).