Ramai-ramai Turun ke Jalan, Apa yang Dituntut Mahasiswa?

Kompas.com - 24/09/2019, 15:44 WIB
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi demonstrasi di DPR kembali digelar hari ini sebagai bentuk penolakan segala upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Aksi demonstrasi di DPR kembali digelar hari ini sebagai bentuk penolakan segala upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan.

5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.

Poin-poin dalam RUU Pertanahan dianggap merugikan masyarakat. Pembahasannya pun molor di DPR karena masih ada pro-kontra di internal.

Fraksi PKS menganggap draf tersebut lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan iklim investasi dibandingkan pada aspek pemerataan ekonomi dan keadilan agraria.

Dalam poin-poin tersebut tidak ada upaya konkret untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah.

Kemudian ada kecenderungan memberikan banyak kemudahan investasi bagi pemegang HGU, HGB, dan hak pakai berjangka waktu.

Baca juga: Fraksi PKS Sebut RUU Pertanahan Belum Layak Disahkan Akhir September, Ini Alasannya

Selanjutnya, tidak ada upaya untuk memprioritaskan pemberian hak pakai kepada koperasi buruh tani, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil lain.

Dalam draf tersebut juga tidak terdapat upaya konkret untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan warga yang telah disertifikasi melalui program pemerintah.

Keenam, tidak ada upaya konkret untuk mempercepat pengakuan tanah hukum ada yang menjadi amanat Putusan MK Nomor 35/2012.

Selanjutnya, terhapusnya status tanah hak bekas swapraja, yang ke depan akan kembali menjadi tanah negara.

Terakhir, tidak ada kebijakan untuk memberantas mafia tanah dan mengendalikan nilai tanah.

Dalam konferensi pers, Jokowi menyatakan bahwa RUU ini ditunda.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X