Fraksi PKS Sebut RUU Pertanahan Belum Layak Disahkan Akhir September, Ini Alasannya

Kompas.com - 23/09/2019, 09:20 WIB
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya sudah mempelajari draft akhir Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pertanahan ( RUU Pertanahan).

Namun, menurut dia, RUU tersebut lebih dominan pada iklim investasi dibandingkan pemerataan ekonomi dan keadilan agraria.

"Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan dasar pembentukan RUU Pertanahan ini," kata Mardani kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Masalah-masalah dalam RUU Pertanahan yang Bakal Rugikan Warga Sipil

Mardani mengatakan, fraksi PKS menilai ada beberapa alasan RUU Pertanahan belum layak disahkan pada 24 September nanti.

Pertama, dalam RUU tersebut tidak ada upaya kongkrit untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah.

"Dalam pasal 27 dan pasal 31 dijelaskan bahwa Batas Maksimum Penguasaan Tanah per Provinsi oleh perorangan dan badan usaha tidak diatur secara detail dalam RUU Pertanahan ini, tapi hanya diatur dalam Peraturan Menteri," ujarnya.

Baca juga: Tolak RUU Pertanahan, Ribuan Petani Bakal Gelar Aksi 24 September

Mardani menilai, pasal-pasal dalam RUU pertanahan cenderung memberikan banyak kemudahan investasi kepada pegang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai Berjangka Waktu.

Hal ini, kata dia, hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

"Pasal 26 ayat (1) sampai (5) dijelaskan bahwa Badan Usaha dapat diberikan HGU maksimal selama 90 (sembilan puluh) tahun. Hal ini tentu saja menguntungkan penguasaha karena dalam PP 40 Tahun 1996, pemegang HGU maksimal selama 80 (delapan puluh) tahun," tuturnya.

Baca juga: Komisi II Sebut RUU Pertanahan Bisa Disahkan Akhir September, Sesuai Mau Jokowi

Mardani mengatakan, tidak ada upaya pemerintah untuk memprioritaskan pemberian Hak pakai kepada Koperasi Buruh Tani, Nelayan, UMKM dan Masyarakat Kecil lainnya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Nasional
Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X