PDI-P Sikapi Beda RKUHP dan Revisi UU KPK, Ini Penjelasan Hasto

Kompas.com - 20/09/2019, 21:25 WIB

Rakhmat Nur Hakim,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengakui partainya berbeda sikap dalam menyikapi pengesahan Rancangan KUHP (RKUHP) dan Revisi Undang-undang (UU) KPK.

PDI-P mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunda pengesahan RKUHP. Di sisi lain PDI-P mendukung revisi UU KPK.

Hasto menilai kedua undang-undang tersebut memiliki dampak yang berbeda dalam kehidupan bernegara.

"Berbeda persoalannya. Kalau UU KPK, saya punya pengalaman, di dalam kekuasaan yang berlebihan itu bisa disalahgunakan oleh oknum. Ketika ada pelanggaran etik kan tidak dilanjuti hal tersebut," kata Hasto saat ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Ia pun berharap UU KPK yang baru bisa memperkuat mekanisme kontrol di internal KPK sehingga kewenangannya tak disalahgunakan.

"Dengan adanya UU KPK baru, akan ada mekanisme check and balance dengan adanya dewan pengawas. Berdasarkan hasil survei, masyarakat juga setuju dengan hasil dewan pengawas tersebut," ujar Hasto.

"Ini merupakan hal positif untuk memberikan kepastian dan keadilan bagaimana hukum dapat ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan itu dan prinsip kemanusiaan. Dan akan meminimalkan penyalahgunaan kekuasan," lanjut dia.

DPR telah mengesahkan revisi UU KPK yang telah disetujui Presiden pada Selasa (17/9/2019).

Dampak dari pengesahan tersebut, KPK pun disebut-sebut telah mati karena kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi banyak dipangkas.

Beberapa poin yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR untuk direvisi antara lain adalah soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum dari pihak eksekutif tetapi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kemudian, mengenai pembentukan Dewan Pengawas, pelaksanaan penyadapan, mekanisme penghentian penyidikan, dan atau penuntutan atas kasus korupsi yang ditangani KPK.

Hal lain terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya.

Mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK.

Kompas TV DPR lagi-lagi menjadi sorotan. DPR tengah menggodok perubahan atau Revisi Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal perubahan dalam RKUHP ini menuai kontroversi. Ada pun pasal-pasal kontroversi tersebut adalah: Pasal 278 mengenai hewan ungags yang berkeliaran. Pasal ini dikhawatirkan malah akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Lalu Pasal 432 mengenai gelandangan yang ada di jalanan. Pasal ini dinilai Multitafsir dan rawan bias menghakimi warga yang berada di jalanan. Ada pula pasal yang dianggap terlalu masuk ke ranah privat dan tidak berpihak pada perempuan, yaitu Pasal 417 ayat 1 dan pasal 410 ayat 1. Ada juga pasal yang dinilai diskriminatif terhadap korban pemerkosaan yaitu pada pasal 470 ayat 1 dan pasal 471 ayat 1. Pasal-pasal seperti pasal 219 dan pasal 241 juga dinilai dapat mengancam demokrasi dan kebebasan pers. Serta pasal terkait perbuatan memperkaya diri dan pasal penyelnggara Negara menerima hadiah atau janji dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini karena koruptor diatur bakal mendapat hukuman penjara yang lebih ringan dari hukuman di peraturan UU Tipikor. RKUHP bakal disahkan oleh DPR pada 24 September 2019 mendatang, namun Presiden Jokowi menyatakan meminta DPR untuk menundapengesahan RKUHP ini.<br /> #rkuhp #pasalkontroversial #dpr

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.