Polda Metro Jaya dan Polda Jatim Diadukan, Kompolnas akan Minta Klarifikasi Kapoldanya

Kompas.com - 18/09/2019, 21:13 WIB

Devina Halim,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Devina Halim

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat memberikan keterangan pers di Polda NTB, Sabtu (13/10/2018)(KOMPAS.com/FITRI R)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menerima aduan mengenai dugaan pelanggaran oleh Polda Jawa Timur dan Polda Metro Jaya.

Polda Jawa Timur dilaporkan terkait kasus yang menjerat aktivis HAM Veronica Koman.

Kemudian, Polda Metro Jaya dilaporkan oleh tim kuasa hukum enam tersangka dalam kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara.

"Kompolnas baru saja menerima pengaduan dari kawan-kawan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, tentang Veronica dan tentang Surya Anta dan kawan-kawan," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Setelah menerima laporan tersebut, Poengky menuturkan pihaknya akan menyurati Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan untuk meminta klarifikasi.

Kemudian, jawaban dari kedua kapolda akan dipelajari oleh anggota Kompolnas.

Selanjutnya, klarifikasi kedua kapolda akan diserahkan kepada pelapor.

"Jawaban diserahkan kepada ketua Kompolnas, akan dipelajari bersama, dan akan kami infokan kepada yang mengadu. Harus dijawab," ujarnya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang menyebut diri sebagai Solidaritas Pembela HAM melaporkan Polda Jawa Timur terkait penetapan aktivis HAM Veronica Koman sebagai tersangka.

Veronica ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat.

"Ini terkait penetapan tersangka Veronica Koman yang ditangani Polda Jawa Timur," ujar anggota solidaritas, Tigor Hutapea, di lokasi.

Kemudian, tim kuasa hukum enam tersangka dalam kasus pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara melaporkan Polda Metro Jaya kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Rabu (18/9/2019).

Salah satu kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Okky Wiratama Siagian, mengatakan mereka dihalangi ketika ingin menemui keenam tersangka yang ditahan di Mako Brimob.

"Untuk minggu ini dan minggu kemarin kami sudah berkali-kali mendatangi Mako Brimob, dua hari yang lalu bahkan, tapi ternyata masih terjadi penghalangan akses masuk untuk kuasa hukum, untuk menjumpai rekan-rekan aktivis Papua yang ada di dalam Mako Brimob," kata Okky di kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Rabu.

Kompas TV Rabu (18/9/2019) merupakan batas waktu terakhir pemanggilan tersangka kisruh asrama mahasiswa Papua di Surabaya Veronika Koman.<br /> <br /> Usai Veronika ditetapkan sebagai tersangka penyidik mengagendakan pemeriksaan kedua pekan lalu kemudian diperpanjang 5 hari. Polda Jawa Timur telah melayangkan panggilan kedua terhadap Veronika Koman setelah tak kunjung memenuhi panggilan pertama pihak kepolisian. Pada 4 September 2019 lalu Veronika ditetapkan sebagai tersangka kasus kisruh asrama Papua. Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik kitab undang-undang hukum pidana terkait pasal penghasutan serta undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Menurut kepolisian ada beberapa unggahan Veronica yang bernada provokatif. #veronikakoman #surabaya #Papua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.