Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sibuk Hingga Batal Bertemu Pimpinan KPK, Ini Agenda Jokowi Seharian

Kompas.com - 16/09/2019, 18:09 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat dijadwalkan untuk bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (16/9/2019).

Namun, pertemuan itu batal karena Jokowi memiliki agenda yang padat.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, Pimpinan KPK merasa perlu bertemu dengan Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, hingga kini Pimpinan KPK belum mendapat draf RUU KPK secara resmi.

"Di dalam banyak kesempatan saya sudah menyampaikan, masa draf yang resmi baik draf RUU-nya, maupun DIM-nya, kita tuh belum tahu, kita kan tahunya dari media. Kalau dimungkinkan ada diskusi," kata Agus.

Baca juga: Jokowi Minta Pengembang Percepat Pembangunan Rumah PNS, TNI dan Polri

Agus mengaku, sebetulnya ia sempat menerima undangan untuk bertemu Presiden pada hari ini.

Namun, Agus menyebut pertemuan itu urung terlaksana lantaran padatnya kegiatan Presiden.

"Sempat ada undangan tadi malam. Tetapi kemudian, mungkin karena kesibukan Presiden undangan itu kemudian sementara ditunda dulu," kata Agus.

Baca juga: Dongkrak Investasi, Jokowi Akan Revisi 74 Undang-undang

Agus mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menentukan jadwal pertemuan Pimpinan KPK dengan Presiden.

"Kami belum tahu, kelihatannya Pak Pratikno masih menjadwalkan longgarnya (jadwal) Pak Presiden kapan ya," kata Agus

Lalu, apa saja agenda Jokowi seharian ini yang sampai harus membatalkan pertemuan dengan pimpinan KPK?

Pantauan Kompas.com, Jokowi memiliki beberapa agenda sejak pagi hingga sore hari.

Baca juga: Jokowi Ungkap Kelemahan Pengusaha Muda Indonesia, Apa Saja?

Pada pagi harinya, Jokowi menghadiri Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pukul 09.30 WIB. Kepala Negara sempat memberi pidato di hadapan para pengusaha muda yang hadir.

Usai acara, Presiden Jokowi juga menyempatkan foto-foto dengan para pengusaha.

Setelah itu, ia juga sempat meladeni wawancara dengan wartawan terkait revisi UU KPK dan pimpinan KPK yang menyerahkan mandat.

"Dalam UU KPK tidak ada, tidak mengenal yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada, enggak ada. Yang ada Itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada," kata Jokowi.

Baca juga: Ketua HIPMI Lempar Isyarat Punya Waktu Longgar, Ini Respon Presiden Jokowi

Presiden mengaku terbuka bertemu para pimpinan KPK untuk menampung aspirasi mereka terkait revisi UU.

Ia pun mempersilahkan pimpinan KPK untuk mengajukan pertemuan kepada Menteri Sekretaris Negara.

Namun ia mengaku tidak tahu apakah pimpinan KPK sudah mengajukan pertemuan atau belum.

"Tanyakan mensesneg ada enggak pengajuan itu, kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Ketua HIPMI Lempar Isyarat Punya Waktu Longgar, Ini Respon Presiden Jokowi

Usai wawancara singkat dengan media, Jokowi pun meninggalkan hotel Sultan pukul 11.20 WIB untuk menuju ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Di Istana pukul 13.35 WIB, Jokowi menerima pengurus dan anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Jokowi meminta masukan para pengusaha tekstil.

Selang satu jam kemudian, Jokowi bertemu dengan anggota Real Estate Indonesia (REI) serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Baca juga: Jokowi Minta Pengusaha Tak Tergantung pada APBN

Jokowi meminta para pengembang mempercepat pembangunan perumahan untuk ASN, anggota TNI dan Polri.

Usai bertemu para pengusaha di bidang properti, Jokowi pun bertolak ke Pekanbaru Riau untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Jokowi tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 16.50 WIB, untuk kemudian lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan.

Kompas TV Presiden Jokowi tegaskan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap jalan terus meski mendapat kritik dari banyak pihak. Dalam hal ini, Jokowi mengajak semua pihak untuk awasi jalannya pembahasan revisi UU KPK tersebut. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan munas HIPMI yang digelar di hotel Sultan, Jakarta Pusat. “Mengenai revisi UU KPK ada di DPR, marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi agar KPK berada pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama.” Ujar Jokowi. Jokowi tegaskan bahwa substansi revisi UU KPK yang diinginkan pemerintah sampai saat ini tidak berubah dari yang sudah disampaikan sebelumnya. #RUUKPK #RevisiUUKPK #Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com