Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ibu Kota Baru, KLHK Akan Fokus Pemulihan Lingkungan

Kompas.com - 16/09/2019, 16:41 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan fokus pada pemulihan kerusakan lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di kawasan Ibu Kota Negara Indonesia baru di Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian KLHK Laksmi Wijayanti menyatakan, pemindahan ibu kota memberikan momentum percepatan pemulihan kerusakan lingkungan dan penataan kembali di dua lokasi tersebut.

"Ini jadi momentum percepatan pemulihan lingkungan dan penataan kembali di lokasi itu. KLHS akan fokus pada pemulihan kerusakan lingkungan," ujar Laksmi dalam konferensi pers di Gedung KLHK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: DPR Bentuk Pansus Pengkajian Pemindahan Ibu Kota

 

Laksmi menyebutkan, isu yang telah teridentifikasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera di antaranya adalah kerusakan lingkungan akibat penambangan, penuruan kualitas hutan, ancaman terhadap satwa liar, gangguan pada tata air, dan risiko pencemaran.

Untuk itu, lanjutnya, KLHS akan lebih memfokuskan pada langkah-langkah perlindungan dan pemulihan, terutama proteksi habitat satwa liar, ekosistem hutan dan mangrove, ekosistem pesisir dan perairan, serta langkah-langkah pemulihan kerusakan lingkungan dan pencemaran yang terjadi di dua lokasi ibu kota negara tersebut.

Baca juga: Kabut Asap Makin Parah, 23 Penerbangan di Ibu Kota Baru Dibatalkan

"Langkah yang akan dilakukan KLHK di antaranya mengumpulkan data dan informasi tentang ekosistem mangrove, sebaran habitat, ruang hidup, dan ruang gerak satwa liar," sambungnya.

Ia pun menargetkan kementeriannya dapat menyelesaikan KLHS dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

Kalimantan Timur, kata Laksmi, memiliki ekosistem unik dan karena itulah harus memastikan tindakan tetap menjaga ekosistem berkesinambungan.

Kompas TV Senin (16/9/2019) pagi nasib calon penumpang di Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kota Samarinda, Kalimantan Timur masih terkatung-katung. Belum ada kepastian akan jadwal keberangkatan pesawat. Beberapa penumpang akhirnya memilih untuk bertolak ke Bandara Sepinggan, Balikpapan melalui jalur darat dan berharap bisa melanjutkan perjalan. Pagi ini pihak bandara masih menunda keberangkatan ke ibu kota Jakarta. Sejak akhir pekan kemarin kabut asap membuat jarak pandang terbatas sehingga penerbangan di-batalkan. Tidak hanya di Samarinda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas penerbangan di beberapa daerah lumpuh hari Minggu (15/9/2019). Selain Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto operasional penerbangan pun lumpuh di Bandara Kalimarau Berau, Bandara Juwata Tarakan dan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru. Sedikitnya 99 penerbangan dibatalkan dan puluhan lainnya dialihkan serta terlambat dari jadwal. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta mengingatkan operator bandara dan maskapai untuk terus berkoordinasi. Tidak hanya di sebagian wilayah Kalimantan, pemerintah masih berupaya menghilangkan kabut asap di Provinsi Riau. Sebanyak 4 perusahaan asing di Kalimantan Barat bahkan disegel buntut dari kabut asap. Hingga Minggu (15/9/2019) sore badan nasional penanggulangan bencana mencatat titik api terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 954 titik. #KebakaranLahan #KebakaranHutan #Penerbangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com