Saut Situmorang: Korupsi Masih Kejahatan Luar Biasa, Kenapa UU KPK Harus Diubah?

Kompas.com - 12/09/2019, 20:03 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).  KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTOWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (ketiga dari kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang meminta revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK baru dibahas bersama anggota parlemen DPR periode 2019-2024.

"Kita minta hentikan dulu ( revisi UU KPK). Lantik dulu DPR-nya, mari kita bahas dari awal, baru susun naskah akademik. Kita awali dari naskah akademiknya, apa betul extra ordinary crime masih berjalan atau tidak?" ujar Saut dalam konferensi persnya bersama para mahasiswa dan karyawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Dalam konferensi pers tersebut, Saut tak sendirian. Ia ditemani Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Saut mengakui, korupsi masih menjadi perilaku yang mengakar di Tanah Air hingga saat ini.

Baca juga: Pansel Capim KPK Pertanyakan Pengumuman Pelanggaran Kode Etik Irjen Firli

 

Maka dari itu, ia mempertanyakan apa yang harus diubah dalam RUU KPK yang revisinya akan dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Menurut Saut, UU KPK tidak perlu diubah karena korupsi masih menjadi extra ordinary crime.

"Pokoknya korupsi masih extra ordinary crime dan belum berubah sampai KPK berdiri hingga hari ini. Kalau begitu, pertanyaanya, ada apa harus diubah?" ujar Saut disambut tepuk tangan mahasiswa dan karyawan KPK.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat presiden (surpres) pada Rabu (11/9/2019).

Surpres yang dikirimkan berisi penjelasan dari presiden bahwa ia telah memberi tugas menteri untuk membahas UU KPK bersama dewan.

Baca juga: Orasi di Depan Mahasiswa, Novel Baswedan: Jangan Lelah Dukung KPK!

Bersama surpres itu, dikirim daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU KPK yang telah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM.

DIM itu berisi tanggapan Menkumham atas draf RUU KPK yang disusun DPR.

Sebelumnya, semua fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang. Draf revisi langsung dikirim kepada Presiden Jokowi.

Pimpinan KPK dan wadah pegawai KPK sudah menyatakan penolakan terhadap revisi UU tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Nasional
UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X