Menkominfo Ungkap Ada IP Address Negara Eropa yang Sebar Hoaks soal Papua

Kompas.com - 03/09/2019, 22:42 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan ada IP Address dari salah satu negara Eropa yang menyebar hoaks soal kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Namun ia enggan menyebutkan nama negaranya.

"Banyakan dari (IP Address) dalam negeri. Tapi banyak ada 20 dari (IP Address luar negeri). Saya katakan bukan dari warga negara tersebut tapi dari negara tersebut mentionnya kan bisa ditracking. Dari salah satu negara di Eropa," ujar Rudiantara di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia menambahkan, hoaks dari IP Address dalam negeri biasanya berupa pesan yang disebar melalui layanan pesan singkat (SMS). Sedangkan hoaks disebar melalui IP Address luar negeri biasanya disebar melalui media sosial Twitter.

Baca juga: Menkominfo: Akses Internet di Papua Kembali Dibatasi jika Situasi Tak Kondusif

Hingga kemarin, Kemenkominfo menemukan 555.000 URL yang digunakan untuk menyebar hoaks soal Papua. Temuan itu telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Rudiantara mengatakan, hoaks yang paling sulit ditangani ialah yang berisi adu domba dan hasutan. Hoaks tersebut dengan cepat bisa memunculkan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Kalau disinformasi bisa kita counter bahwa ini tak benar. Tapi yang lebih bahaya adalah yang hasut dan adu domba," ujar Rudiantara.

Karena masih tingginya penyebaran hoaks di Papua dan Papua Barat, pemerintah juga masih membatasi akses internet di dua provinsi paling timur tersebut.

Saat ini ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua, dan 13 kabupaten di Papua Barat yang akses internetnya masih dibatasi.

"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Rudiantara di Padang, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Gubernur Papua Curiga Kelompok Separatis Dalangi Kerusuhan Jayapura

Menurutnya pemulihan akses internet akan dilakukan secara bertahap, tergantung situasi terkini di Papua dan Papua Barat.

Ia juga mengatakan sudah ada tim yang akan menilai situsi papua terkini. Jika kondusif, akses internet dipulihkan per daerah.

"Menkopolhukam sudah memastikan daerah yang kondusif akan dipulihkan. Kita sudah ketemu provider untuk membahasa skenario pemulihan itu," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X