Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Akses Internet di Papua Kembali Dibatasi jika Situasi Tak Kondusif

Kompas.com - 03/09/2019, 22:33 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pemerintah berencana mencabut pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Kamis (5/9/2019).

Namun demikian, Rudiantara mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali menerapkan pembatasan akses internet jika suasana dinilai tidak kondusif.

Menurut Rudiantara, pembatasan akses internet dapat dilakukan dalam tiga jam dari situasi normal.

"Kalau terjadi eskalasi misalkan, menjadi tidak kondusif ya pembatasannya juga bisa dilakukan dalam hitungan jam," ujar Rudiantara saat memberikan keterangan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Wiranto: 5 September Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Dibuka

Rudiantara menuturkan, dalam hal pembatasan akses internet, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di lapangan.

Pihak TNI dan Polri memiliki kewenangan untuk menilai apakah situasi di Papua dapat dianggap tidak kondusif, sehingga perlu diterapkan kembali pembatasan akses internet.

"Tataran kondusif tentu teman-teman yang di lapangan yang lebih tahu apakah dari kepolisian atau TNI. Semua stakeholder yang di lapangan yang akan menetapkan," kata Rudiantara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah berencana mencabut pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Kamis (5/9/2019) mendatang.

Kendati demikian, pencabutan pembatasan internet tersebut dilakukan dengan catatan jika kondisi sudah benar-benar kondusif.

"Tanggal 5 (September 2019) nanti kalau keadaan betul-betul kondusif, kita buka kembali internet," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Untuk saat ini, Wiranto mengatakan bahwa kondisi di lapangan sudah berangsur-angsur kondusif.

Selain itu, menurutnya, penyebaran konten negatif berupa hoaks maupun bersifat provokatif, sudah mulai menurun.

Melihat hal itu, Wiranto pun mengaku sempat berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Wiranto sempat bertanya apakah pembatasan internet dapat dicabut hari ini.

Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Internet di Sebagian Wilayah Papua Mulai Besok

Namun, berdasarkan analisis potensi keamanan, pemerintah masih memerlukan beberapa hari ke depan untuk mencabut pembatasan tersebut.

"Tetapi dari informasi yang kita dapat, dari analisis prediksi kemanan, kita masih mohon waktu sebentar saja," tutur dia.

Ia menegaskan bahwa pembatasan tersebut demi mencegah massa terprovokasi konten-konten negatif tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com