Dalam RKUHP, Ancaman Pidana bagi Koruptor Lebih Ringan

Kompas.com - 31/08/2019, 17:34 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panja DPR dan pemerintah sepakat untuk tetap memasukkan ketentuan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Berdasarkan draf RKUHP per 28 Agustus 2019, terdapat lima pasal tindak pidana pokok (core crime) yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Mengacu pada ketentuan peralihan di RKUHP, dengan masuknya lima delik itu, pasal-pasal yang bersangkutan di UU Tipikor otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun, dari lima pasal yang diadopsi, tiga pasal di antaranya mengandung ancaman pidana penjara dan denda yang lebih ringan.

Baca juga: DPR Terbuka Soal Penghilangan Kata Penghinaan Agama dalam RUU KUHP

Pasal 604 RKUHP yang diadopsi dari Pasal 2 UU Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri mengandung ancaman penjara minimum yang lebih singkat, yakni dari empat tahun menjadi dua tahun.

Sanksi denda minimum juga diperingan, dari Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.

Selain itu, pidana mati untuk pelaku yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor juga ditiadakan.

Ketentuan lain yang diperingan yakni Pasal 605 yang diadopsi dari Pasal 3 UU Tipikor terkait denda untuk pelaku yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan.

Ancaman denda minimum untuk pelaku di UU Tipikor yakni Rp 50 juta, sedangkan RKUHP juga menjadi lebih ringan yaitu Rp 10 juta.

Ada pula pasal 607 Ayat (2) RKUHP yang diadopsi dari Pasal 11 UU Tipikor mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.

Baca juga: Rumusan Pasal Pidana Terhadap Agama dalam RUU KUHP Masih Dapat Berubah

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Propam Polri Periksa Personel Divhubinter Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Nasional
Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Nasional
Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Nasional
Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Nasional
Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Nasional
KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Nasional
Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X