Presiden Jokowi Melayat Ibunda SBY di Cikeas

Kompas.com - 31/08/2019, 13:34 WIB
Presiden Joko Widodo, Sabtu (31/8/2019) siang, datang melayat ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor. Ibunda dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Siti Habibah, berpulang dalam usia 86 tahun sekira pukul 19.21 WIB pada Jumat kemarin di RS Mitra Keluarga Cibubur. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo, Sabtu (31/8/2019) siang, datang melayat ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor. Ibunda dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Siti Habibah, berpulang dalam usia 86 tahun sekira pukul 19.21 WIB pada Jumat kemarin di RS Mitra Keluarga Cibubur.
Penulis Ihsanuddin
|


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo datang melayat ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (31/8/2019) siang.

Siti Habibah, ibu dari presiden ke-6 Republik Indonesia itu, wafat dalam usia 86 tahun.

Siti Habibah tutup usia pukul 19.21 WIB pada Jumat  di RS Mitra Keluarga, Cibubur.

Dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jokowi tiba di rumah duka pada pukul 11.35 WIB.

Presiden Jokowi diterima langsung oleh SBY dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tampak Presiden Jokowi dan SBY bersalaman dan saling berpelukan dalam momen itu.

Baca juga: Anies Ucapkan Belasungkawa Wafatnya Ibunda SBY

Jokowi kemudian diajak oleh keduanya menuju pendopo, tempat sang ibunda SBY disemayamkan.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istri juga telah datang melayat ibunda SBY.

Seusai menyampaikan belasungkawa dan berbincang sejenak dengan SBY, Presiden Jokowi berdoa untuk almarhumah.

Tak lama setelahnya, Presiden Joko Widodo berpamitan meninggalkan lokasi rumah duka.

Baca juga: Profil Singkat Ibunda SBY Siti Habibah

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X