Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER DI KOMPASIANA] Polemik Pemindahan Ibu Kota Baru | Jam Kerja Pramugari | Kode Pesan Singkat

Kompas.com - 31/08/2019, 10:07 WIB
Harry Rhamdhani,
Amir Sodikin

Tim Redaksi

KOMPASIANA - Presiden Joko Widodo pada Senin (26/08/2019) telah mengumumkan ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara (PPUKK), Provinsi Kalimantan Timur," kata Joko Widodo.

Terkait pemindahan Ibu Kota, sebenarnya Joko Widodo memberi beberalasan. Satu di antaranya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Meski bukan lagi hal yang baru, tetapi kali ini benar-benar jadi menarik perhatian Kompasianer dan menjadi diskusi yang menarik terkait pro dan kontra pemindahan Ibu Kota baru.

Selain topik mengenai pemindahan Ibu Kota, pada pekan ini juga tak kalah ramainya dengan artikel yang membahas tentang jam kerja pramugari hingga keresahan atas kebiasaan orang-orang ketika memulai pembicaraan lewat aplikasi.

Berikut 5 artikel terpopuler di Kompasiana dalam sepekan:

 

1. Butuh Waktu 74 Tahun untuk Tentukan Sendiri Ibu Kota RI

Membaca unggahan Presiden Joko Widodo di Instagram mengenai pemindahan Ibu Kota, membuat Kompasianer Shendy Adam membayangkan ini: Jakarta menjadi ibu kota Indonesia adalah sebuah kebetulan dalam sejarah.

Tidak ada yang keliru atas itu memang. Bahkan, lanjutnya, wacana pemindahan ibu kota sudah bergaung bahkan sejak masa awal revolusi kemerdekaan.

"Presiden Soekarno sendiri pernah membentuk Panitya Agung untuk menentukan calon ibu kota," tulis Kompasianer Shendy Adam.

Sebagian wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta. (Baca selengkapnya)

 

2. Memahami Kegalauan ASN Pindah ke Ibu Kota Baru

Ternyata pemindahanan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan permasalahan baru: nasib para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mau-tidak-mau ikut pindah.

Kompasianer Rustan Ibnu Abbas menuturkan, ia sudah 5 kali merasakan pindah rumah kontrakan, rasanya pasti tidak enak, capek dan was-was.

Hal itulah yang kemudian ia bayangkan terjadi pada ASN tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com