Kompas.com - 30/08/2019, 10:01 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal  yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019). Dok. Humas DPR RIWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, kerusuhan yang kembali terjadi di Papua, tepatnya di Jayapura kemarin, Kamis (29/8/2019), memerlukan langkah yang luar biasa dari presiden Joko Widodo.

Menurut dia, presiden tak bisa hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar dalam situasi tersebut.

"Sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari presiden, tidak bisa presiden hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar ya, dalam situasi seperti sekarang," kata Fahri saat dihubungi, Jum'at (30/8/2019).

Baca juga: Ini 4 Pernyataan Jokowi untuk Penanganan Kerusuhan di Papua

Fahri mengatakan, harus ada pesan yang sampai ke hati terkait rangkaian persoalan yang telah menyinggung perasaan masyarakat di Bumi Cendrawasih tersebut.

Menurut dia, presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang apa saja tindakan yang akan ia ambil untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua ke depannya.

"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat (Papua) dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Evaluasi Penanganan Papua

Fahri mengatakan, jika presiden tak bertindak cepat dikhawatirkan kerusuhan di Papua menjadi semakin meluas dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

Ia mengingatkan presiden bahwa persoalan di Papua bukan persoalan kecil.

"Kalau dianggap kecil, itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya ya, dan akar terdalamnya itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca dengan kasat mata," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Pertemuan dengan Tokoh Papua Akan Dilakukan Secepatnya

Selanjutnya, Fahri berpendapat, presiden harus bisa menjembatani jarak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Papua dengan masyarakat lain, salah satunya jarak psikologis.

Sebab, banyak pihak-pihak lain dan pihak internasional yang ingin stabilitas dan keamanan di Papua tak pernah selesai.

"Sekali lagi, pihak yang 'pemain' di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," pungkasnya

Baca juga: Rusuh Papua, Jokowi Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Anarkisme dan Rasialis

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa di Papua kembali terjadi, yakni di depan Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) dan berujung ricuh antara pendemo dan aparat keamanan.

Kamis (29/8/2019), demo di depan kantor MRP di Jayapura rusuh setelah massa melakukan aksi pembakaran. 

Presiden Joko Widodo pun meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang

"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Purworejo, sebagaimana disiarkan langsung akun YouTubeSekretariat Presiden, Kamis.

Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.

Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata dia.

Kompas TV Presiden jokowi membagikan 3.800 sertifikat tanah kepda warga purworejo, jawa tengah pada Kamis (29/8) siang. Presiden juga menyatakan masalah sertifikat akan selesai pada tahun 2025.<br /> <br /> Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan, setelah penyerahan sertifikat secara simbolik kepada 12 orang perwakilan warga di Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis (29/8) siang. Jokowi menyatakan di Indonesia seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat, namun di tahun 2015 saja, masih ada 80 juta sertifikat yang belum selesai. Di Provinsi Jawa Tengah, sertifikat yang baru selesai dibagikan adalah 12 juta dari total 20 juta sertifikat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.