Soal Kerusuhan di Papua, Fahri Hamzah Sebut Tak Bisa Presiden Hanya Keluarkan Imbauan Datar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, kerusuhan yang kembali terjadi di Papua, tepatnya di Jayapura kemarin, Kamis (29/8/2019), memerlukan langkah yang luar biasa dari presiden Joko Widodo.

Menurut dia, presiden tak bisa hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar dalam situasi tersebut.

"Sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari presiden, tidak bisa presiden hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar ya, dalam situasi seperti sekarang," kata Fahri saat dihubungi, Jum'at (30/8/2019).

Baca juga: Ini 4 Pernyataan Jokowi untuk Penanganan Kerusuhan di Papua

Fahri mengatakan, harus ada pesan yang sampai ke hati terkait rangkaian persoalan yang telah menyinggung perasaan masyarakat di Bumi Cendrawasih tersebut.

Menurut dia, presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang apa saja tindakan yang akan ia ambil untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua ke depannya.

"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat (Papua) dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Evaluasi Penanganan Papua

Fahri mengatakan, jika presiden tak bertindak cepat dikhawatirkan kerusuhan di Papua menjadi semakin meluas dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.

Ia mengingatkan presiden bahwa persoalan di Papua bukan persoalan kecil.

"Kalau dianggap kecil, itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya ya, dan akar terdalamnya itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca dengan kasat mata," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Pertemuan dengan Tokoh Papua Akan Dilakukan Secepatnya

Selanjutnya, Fahri berpendapat, presiden harus bisa menjembatani jarak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Papua dengan masyarakat lain, salah satunya jarak psikologis.

Sebab, banyak pihak-pihak lain dan pihak internasional yang ingin stabilitas dan keamanan di Papua tak pernah selesai.

"Sekali lagi, pihak yang 'pemain' di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," pungkasnya

Baca juga: Rusuh Papua, Jokowi Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Anarkisme dan Rasialis

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa di Papua kembali terjadi, yakni di depan Kantor Bupati Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019) dan berujung ricuh antara pendemo dan aparat keamanan.

Kamis (29/8/2019), demo di depan kantor MRP di Jayapura rusuh setelah massa melakukan aksi pembakaran. 

Presiden Joko Widodo pun meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang

"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Purworejo, sebagaimana disiarkan langsung akun YouTubeSekretariat Presiden, Kamis.

Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.

Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata dia.