Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibu Kota Baru di Kaltim, Instansi Apa Saja yang Akan Pindah?

Kompas.com - 27/08/2019, 10:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

6. Bank sentral dan perbankan utama

7. Perwakilan negara atau kedutaan besar

8. Information and Communication Technology (ICT)

9. Perguruan tinggi

10. Lembaga-lembaga penelitian

1,5 juta penduduk pindah

Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memprediksi, ibu kota baru Indonesia akan ditempati sebanyak 1,5 juta penduduk baru.

Jumlah tersebut dihitung berdasar jumlah pegawai negara dan keluarganya.

Ibu kota baru nanti didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Ini adalah jumlah yang sudah maksimal sesuai dengan perhitungan,” ujar Bambang, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Fahri Hamzah Bilang Mohon Maaf Pak, Bukan Begitu Caranya...

Diperkirakan akan ada 200.000 ASN dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang akan pindah. Kemudian, sekitar TNI-Polri diperkirakan sebanyak 25.000 personil.

Selain itu, ditambah pelaku bisnis yang meenunjang kegiatan ekonomi di sana sekitar 300.000 orang.

Selebihnya merupakan estimasi juah anggota keluarga yang diboyong para ASN, personil Polri/TNI, maupun pelaku bisnis tersebut.

Baca juga: Ketua Komisi II Optimistis Regulasi Pemindahan Ibu Kota Selesai 2019-2024

Sementara itu, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, ada sekitar 800.000 ASN yang akan berpindah kantor ke ibu kota baru.

Syafruddin menuturkan, para ASN mau tidak mau harus ikut berpindah kantor karena kementerian dan lembaga tempat mereka bekerja juga akan ikut pindah.

Ia memastikan tidak ada ASN yang menolak ikut pindah ibukota negara. Ia menyebut, pemerintah juga siap memberikan insentif bagi para ASN bila ibukota benar-benar pindah.

"Enggak ada yang menolak, mau semua, siapa bilang ada yang nolak? Enggak ada, enggak ada yang nolak. Tidak ada yang nolak, orang saya menteri saja mau," ujar Syafruddin, Rabu (21/8/2019).

Kompas TV Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibu kota negara yang baru, lalu bagaimana persiapan Pemprov Kalimantan Timur. Kita berbincang langsung Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. #IbuKotaPindahkeKalimantan #IbuKotaBaru #IbuKotaPindah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com