Arya Sinulingga: Pemindahan Ibu Kota Makin Cepat Makin Baik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendiri Bhineka Institute Arya Sinulingga berpendapat bahwa akan lebih baik jika pemerintah segera merealisasikan rencana pemindahan ibu kota.

Menurut Arya, ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mempercepat rencana pemindahan ibu kota.

Baca juga: Sejarawan: Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games

Arya menilai, kondisi DKI Jakarta saat ini sangat padat penduduk. Sementara itu, kualitas udara juga semakin buruk akibat polusi.

"Makin cepat makin baik karena bebannya Jakarta, apalagi Jabodetabek ini semakin besar. Luas wilayah Pulau Jawa hanya 7 persen (dari total luas wilayah Indonesia), tetapi jumlah penduduknya besar," ujar Arya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

"Jakarta sudah semakin crowded. Polusi udara, Greenpeace menyebut, sudah mematikan," ucap dia. 

Pertimbangan lain, perputaran Ekonomi belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa.

Meski Presiden Joko Widodo menggalakkan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia, ia mengakui prosesnya masih lambat.

Di sisi lain, kata mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu, Presiden Jokowi ingin mempercepat pembangunan infrastruktur pada periode kedua.

Baca juga: Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Arya juga berpendapat, rencana pemindahan ibu kota dapat mendukung langkah Presiden Jokowi terkait pemerataan pembangunan.

"Pertimbangan kedua kita sudah Jawa sentris. Maka, perputaran ekonomi masuk ke sini (Jawa). Maka bisa dikatakan bahwa pemindahan ibu kota jadi langkah besar untuk melakukan pemerataan," kata Arya.

Pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke lokasi baru.

Baca juga: Menyoal Ibu Kota Baru, Klarifikasi Sofyan Djalil hingga Cegah Broker Tanah

Berbagai alasan pun dikemukakan mengapa ibu kota negara perlu dipindah dari Jakarta ke tempat lain, salah satunya Jakarta yang dianggap terlalu padat.

Alasan lain sebagai upaya memeratakan kesejahteraan agar tidak hanya terpusat di Jawa.