Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Pelemparan Molotov ke DPP Golkar Aneh

Kompas.com - 22/08/2019, 22:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pelemparan bom molotov ke Kantor DPP Partai Golkar pada Rabu (21/8/2019) suatu kasus yang aneh.

"Kasus ini aneh karena praktis tidak ada target strategis di DPP Golkar yang harus diancam dengan pelemparan bom molotov," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (22/8/2019).

Bambang pun mendukung kasus pelemparan bom ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

Ia meminta polisi menyelidiki kasus itu. 

"Kasus pelemparan bom molotov memang harus dilaporkan ke polisi untuk diselidiki," ujar dia. 

Baca juga: 4 Fakta Pelemparan Bom Molotov di Kantor DPP Partai Golkar

Kendati demikian, ia menilai, Kantor DPP Golkar tak perlu dijaga ketat setelah pelemparan bom molov itu.

Apalagi, jika dijaga oleh orang-orang di luar Golkar.

Menurut dia, penjagaan ketat akan mengesankan Golkar dekat dengan kekerasan. 

Bambang menyebut, saat ini tak ada yang perlu ditakutkan. 

"Lingkungan Kantor DPP Golkar harus kondusif. Tidak ada ancaman dari mana pun sehingga pengamanan DPP yang ekstra ketat sama sekali tidak diperlukan," kata dia.

Kantor DPP Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat dilempar bom molotov oleh empat orang tak dikenal pada Rabu (21/8/2019) 03.05 WIB.

Baca juga: Kantor DPP Golkar Dilempar Bom Molotov, Agung Laksono: Golkar Tetap Solid

Empat orang tak dikenal tersebut menggunakan masker saat melakukan aksinya.

Salah satu bom molotov yang dilemparkan ke Kantor DPP Golkar sempat dinyalakan oleh pelaku.

Ada dua bom molotov yang dilempar ke kantor DPP Golkar.

Bom molotov itu dirangkai dalam botol bekas sirup yang berisi bahan bakar bensin.

Polisi tengah menyelidiki identitas oknum yang melempar bom molotov tersebut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com