Sambangi KPK, Mendagri Bahas Pemanfaatan NIK untuk Bantuan Sosial

Kompas.com - 22/08/2019, 13:14 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tiba di Gedung KPK untuk mengikuti rapat lintas kementerian dan lembaga membahas pemanfaatan NIK untuk perbaikan database penerima bantuan sosial, Kamis (22/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tiba di Gedung KPK untuk mengikuti rapat lintas kementerian dan lembaga membahas pemanfaatan NIK untuk perbaikan database penerima bantuan sosial, Kamis (22/8/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/8/2019).

Thajo mengatakan, ia hendak mengikuti rapat lintas kementerian dan lembaga membahas pemanfaatan nomor induk kependudukan untuk perbaikan database pemberian bantuan sosial.

"Membahas masalah nomor induk kependudukan di mana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil. Mungkin akan ada konfirmasi-konfirmasi menyangkut sudah seberapa jauh terintegrasi dengan kementerian dan lembaga," kata Tjahjo setibanya di Gedung KPK.

Baca juga: Satu Jaksa Jadi Tersangka KPK, Kejati DIY Minta Maaf pada Sri Sultan HB X dan Masyarakat

Tjahjo mengatakan, KPK sudah sepatutnya ikut mengawasi program bantuan sosial karena program tersebut mempunyai anggaran yang cukup besar.

"Saya kira wajar, ini menyangkut uang negara, menyangkut bantuan-bantuan sosial atau menyangkut beberapa hal," ujar Tjaho.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanyo juga menyambangi Gedung KPK untuk pertemuan yang sama.

"Iya (sama BPS juga), karena BPS informasinya akan ada surveilah, survei itu akan lebih baik kalau menggunakan NIK," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kasus Impor Bawang, KPK Panggil 3 Pegawai Money Changer Milik Nyoman Dhamantra

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rapat lintas kementerian dan lembaga tersebut juga akan diikuti oleh Menteri Sosial dan perwakilan instansi terkait lainnya.

"Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial nantinya," ujar Febri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X