Cyber Crime Polri: Ada 1.005 Kasus Penyebaran Hoaks Selama Pemilu 2019

Kompas.com - 20/08/2019, 16:55 WIB
Focus group discussion Hoax dalam Pemilu 2019 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFocus group discussion Hoax dalam Pemilu 2019 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Cyber Crime Bareskrim Polri Kompol Ronald Sipayung mengatakan, terjadi lonjakan kasus kejahatan siber sejak tahun 2015 hingga 2019.

Selama 2019, Kepolisian RI menangani 2.800 perkara siber. Sebanyak 35 persen di antaranya merupakan kasus hoaks dan ujaran kebencian yang mayoritas berkaitan dengan pemilu.

"Kurang lebih 1.005 perkara itu merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian, hoaks, berita palsu, pengancaman," kata Ronald dalam focus group discussion 'Hoax dalam Pemilu 2019' di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

"Tren yang kita lihat, jumlah yang 1.005 itu sebagian besar sangat berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan pesta demokrasi yang kita laksanakan," ujar dia.

Baca juga: Pakar: Hoaks Bagian dari Permainan dan Bisnis Politik

Ronald menyebut, terhitung sejak September 2018, terjadi lonjakan hoaks dan ujaran kebencian. Saat itu, tahapan pemilu baru memasuki masa kampanye.

Sampai pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Juni 2019 ini, hoaks dan ujaran kebencian masih juga terjadi.

Informasi-informasi itu menyebar melalui sejumlah platform. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoaks yakni Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ronald mengatakan, seiring dengan selesainya tahapan pemilu, frekuensi hoaks dan ujaran kebencian juga menurun.

"Satu dua bulan ini terjadi penurunan signifikan," ujar dia.

Baca juga: KPU: Wacana Pilpres Tak Langsung Muncul Akibat Masifnya Hoaks

Selama Pemilu 2019, pihak kepolisian sudah melakukan sejumlah upaya untuk melawan dan mencegah hoaks, seperti melakukan penindakan hukum terhadap pembuat berita bohong.

Sementara itu, mengenai tindakan pemblokiran akun penyebar hoaks, kewenangannya ada di Kementerian Komunikasi dan Infomratika (Kominfo).

"Dalam perkara ini kita lebih utamakan kepada pelaku yang sebagai kerator, yang memang menciptakan. Di mana salah satu contoh kasus kontainer itu yang ditangkap itu kreator," kata Ronald.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X