Cyber Crime Polri: Ada 1.005 Kasus Penyebaran Hoaks Selama Pemilu 2019

Kompas.com - 20/08/2019, 16:55 WIB
Focus group discussion Hoax dalam Pemilu 2019 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFocus group discussion Hoax dalam Pemilu 2019 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Cyber Crime Bareskrim Polri Kompol Ronald Sipayung mengatakan, terjadi lonjakan kasus kejahatan siber sejak tahun 2015 hingga 2019.

Selama 2019, Kepolisian RI menangani 2.800 perkara siber. Sebanyak 35 persen di antaranya merupakan kasus hoaks dan ujaran kebencian yang mayoritas berkaitan dengan pemilu.

"Kurang lebih 1.005 perkara itu merupakan kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian, hoaks, berita palsu, pengancaman," kata Ronald dalam focus group discussion 'Hoax dalam Pemilu 2019' di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

"Tren yang kita lihat, jumlah yang 1.005 itu sebagian besar sangat berkaitan erat dan berhubungan langsung dengan pesta demokrasi yang kita laksanakan," ujar dia.

Baca juga: Pakar: Hoaks Bagian dari Permainan dan Bisnis Politik

Ronald menyebut, terhitung sejak September 2018, terjadi lonjakan hoaks dan ujaran kebencian. Saat itu, tahapan pemilu baru memasuki masa kampanye.

Sampai pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Juni 2019 ini, hoaks dan ujaran kebencian masih juga terjadi.

Informasi-informasi itu menyebar melalui sejumlah platform. Namun, yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoaks yakni Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ronald mengatakan, seiring dengan selesainya tahapan pemilu, frekuensi hoaks dan ujaran kebencian juga menurun.

"Satu dua bulan ini terjadi penurunan signifikan," ujar dia.

Baca juga: KPU: Wacana Pilpres Tak Langsung Muncul Akibat Masifnya Hoaks

Selama Pemilu 2019, pihak kepolisian sudah melakukan sejumlah upaya untuk melawan dan mencegah hoaks, seperti melakukan penindakan hukum terhadap pembuat berita bohong.

Sementara itu, mengenai tindakan pemblokiran akun penyebar hoaks, kewenangannya ada di Kementerian Komunikasi dan Infomratika (Kominfo).

"Dalam perkara ini kita lebih utamakan kepada pelaku yang sebagai kerator, yang memang menciptakan. Di mana salah satu contoh kasus kontainer itu yang ditangkap itu kreator," kata Ronald.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X