Demo di Tanah Papua, Ini Instruksi Kapolri kepada Para Kapolda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menginstruksikan para kapolda untuk menjaga situasi agar kondusif di daerah masing-masing, terutama pasca-demonstrasi di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

"Tentunya para kapolda diberikan kewenangan dari Kapolri untuk betul-betul menjaga situasi agar kondusif," kata Dedi.

Selain itu, kata dia, Tito juga meminta kepada para kapolda untuk berdialog langsung dengan masyarakat terkait isu sensitif.

Baca juga: Kawal Demonstrasi di Papua, Polri Tegaskan Tidak Gunakan Peluru Tajam

Mereka juga diminta berkoordinasi dengan pihak TNI dan pemerintah daerah dalam rangka memitigasi potensi kerawanan.

"Terkait isu yang sensitif, kapolda harus langsung berdialog dengan tokoh masyarakat, bersinergi dengan TNI dan pemda untuk meredam dan memitigasi secepat mungkin terkait potensi-potensi kerawanan yang terjadi," ucap Dedi.

Dedi mencontohkan, misalnya saat terjadi demonstrasi di Manokwari, yang memprotes penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Saat demonstrasi terjadi, Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, dan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani bernegosiasi dengan massa.

Aspirasi masyarakat telah diterima ketiga pihak tersebut, meski sempat terpaksa mundur sebelumnya.

Hingga Senin malam, situasi di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat sudah kondusif pasca-demonstrasi tersebut.

Baca juga: Polri Pastikan Papua dan Papua Barat Sudah Kondusif Malam Ini

Menurut polisi, tidak ada insiden yang menonjol untuk wilayah Jayapura, Papua.

Di Manokwari, Dedi mengatakan terdapat beberapa titik jalan yang masih diblokade oleh massa. Meski jumlahnya tidak banyak, aparat TNI-Polri terus berdialog dengan masyarakat.

Kemudian, di Sorong, Papua Barat, juga cukup kondusif, meski sebelumnya sempat terjadi insiden perusakan Bandara Domine Eduard Osok.

Berdasarkan keterangan polisi, massa yang berunjuk rasa diduga terprovokasi konten negatif di media sosial terkait penangkapan tersebut sehingga aksi berbuntut kericuhan.

Menurut Dedi, konten-konten tersebut berisi berita bohong atau hoaks terkait penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Salah satu hoaks tersebut mengungkapkan bahwa ada mahasiswa yang meninggal.

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Baca juga: Baca Puisi Soekarno, Ganjar Mengakhirinya dengan Bilang Papua, I Love You

Padahal, Dedi memastikan bahwa penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

"Awal mulanya dari akun hoaks itu, akun-akun yang disebarkan ada yang bilang mahasiswa Papua meninggal dunia akibat kejadian tersebut, itu sudah kami stempel hoaks," tuturnya.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali. Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.

Menurut Dedi, polisi mengevakuasi mahasiswa Papua tersebut untuk menghindari bentrok dengan masyarakat.

"Itu kami mengevakuasi untuk menghindari bentrok fisik antara masyarakat setempat dengan teman-teman mahasiswa Papua. Awalnya kan memang terjadi perusakan terhadal Bendera Merah Putih, itu provokasi awal sehingga masyarakat setempat melakukan pengepungan," tuturnya.