Momen Pelantikan Risma, dari Cium Tangan Mega hingga Peluang Menteri

Kompas.com - 20/08/2019, 07:07 WIB
Prosesi pelantikan Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini di Kantor DPP PDI-P, Senin (19/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DProsesi pelantikan Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini di Kantor DPP PDI-P, Senin (19/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melantik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan, Senin (19/8/2019).

Megawati beralasan, Risma pantas duduk di kursi pengurus DPP PDI-P karena merasa puas dengan kinerja Risma selama memimpin Surabaya dua periode.

"Sebagai wali kota, beliau sudah melaksanakan tugas sengan baik. Terpilih dua kali dan perubahan di Surbaya itu menurut saya luar biasa sekali," kata Megawati di DPP PDI-P.

Baca juga: Megawati Lantik Risma Jadi Ketua DPP PDI-P

Megawati menyebut, salah satu kinerja Risma yang paling dikaguminya adalah perbaikan kualitas lingkungan hidup Surabaya dengan cara menanam tumbuhan-tumbuhan hijau yang rindang.

Menurut Megawati, program tersebut sukses membuat suhu udara Surabaya turun dan menjadikan kota yang dikenal panas itu sedikit lebih sejuk.

"Kalau kita pergi ke Surabaya sekarang ya panas. Panasnya itu tidak gerah. Panasnya ya hanya panas. Tetapi dengan banyaknya taman, kerindangan, itu adalah salah satu yang telah berhasil beliau lakukan," ujar Megawati.

Ketua DPP PDI-P Tri Rismaharini mencium tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Senin (19/8/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua DPP PDI-P Tri Rismaharini mencium tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI-P, Senin (19/8/2019).
Prosesi pelantikan Risma disaksikan oleh pengurus DPP PDI-P lainnya yang sudah dilantik dalam Kongres V PDI-P yang digelar di Bali, Sabtu (10/8/2019).

Prosesi pelantikan Risma terdiri dari pembacaan janji jabatan dan penandatanganan janji jabatan. Uniknya, setelah menandatangani janji jabatan itu, Risma tampak mencium tangan Megawati.

Membangun Persaudaraan

Risma mengaku senang setelah mengetahui sang ketua umum memercayakannya menduduki jabatan Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan. Menurut Risma, salah satu tugasnya adalah membangun persaudaraan anak bangsa.

"Saya senang sekali terus terang. Saya membayangkan budaya ini bukan sekadar kesenian, bukan sekadar apa. Tapi saya membayangkan, saya bisa merakit persaudaraan anak bangsa," kata Risma.

Baca juga: Megawati Puas akan Kinerja Risma

Persaudaraan merupakan hal penting karena persaudaraan dapat menghilangkan rasa takut.

"Kalau kita bersaudara, kita tidak perlu takut. kita tidak tahu suatu saat berada di mana, anak saya berada di mana. Tapi kalau kemudian kita bersaudara, kita tidak perlu takut kita ada di mana pun," ujar Risma.

Risma mengatakan, dirinya punya modal menjadi Ketua DPP Bidang Kebudayaan karena menyandang status sebagai warga kehormatan dari sejumlah kelompok suku bangsa.

Megawati menyebut, salah satu tugas Risma nantinya adalah berkeliling Indonesia untuk mengompilasi berbagai kearifan lokal dari daerah-daerah.

Peluang Menteri?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, dipilihnya Risma sebagai ketua DPP tak otomatis membuat Risma menjadi salah satu kandidat menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II yang dijagokan oleh PDI-P.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Rabu (7/8/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Rabu (7/8/2019).
Hasto mengatakan, peluang Risma menjadi menteri pada kabinet pemerintahan periode mendatang berada di tangan presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Menteri itu dari Pak Presiden yang punya hak prerogatif dan kemudian Ketua Umum PDI-Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah bagaimana pembicaraan-pembicaraannya, kita tunggu saja nanti," kata Hasto.

Baca juga: Ini Tantangan yang Akan Dihadapi Menteri Muda jika Duduk di Kabinet Jokowi

Jawaban serupa dilontarkan Hasto saat ditanya peluang Risma dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Hasto menilai masih terlalu dini untuk membicarakan pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

"Ya nantilah, Pilkada DKI kan masih 2024. Kan masih sangat lama. Karena pilkada kan hanya ada di tahun 2020 kemudian 2024," ujar dia.

Kendati PDI-P dan Megawati sudah mengaku puas dengan kinerja Risma selama memimpin Surabaya, Hasto mempersilakan publik untuk menakar kualitas Risma sebagai gubernur DKI Jakarta ataupun menteri.

"Masyarakat yang menilai nanti. Parpol kan mendengarkan suara rakyat, dan parpol kemudian mencalonkan setelah kami atur kami lakukan survei dan kami lakukan pemetaan terhadap kualifikasi pada parpol," kata Hasto.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X