Mendikbud: Kakak Iriana Jokowi Juga Kena Rotasi Guru

Kompas.com - 14/08/2019, 13:17 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat menjadi pembicara dalam acara Tablig Akbar dan Silaturrahmi warga Muhammadiyah di Lapangan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (28/7/2019). MOH. SYAFIÍMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat menjadi pembicara dalam acara Tablig Akbar dan Silaturrahmi warga Muhammadiyah di Lapangan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (28/7/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memberlakukan uji coba  rotasi guru sesuai zonasi, salah satunya di Solo, Jawa Tengah. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, kakak Ibu Negara Iriana Jokowi juga ikut dirotasi dari sekolah tempat ia mengajar. 

"Solo sudah melakukan rotasi. Bahkan, kakaknya Ibu Negara juga kena rotasi. Ha-ha-ha," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Dukung Rencana Rotasi Guru, Ini Alasannya

Muhadjir menyebut, kakak Iriana berprofesi sebagai guru di salah satu SMP di Solo. Ia dirotasi berdasarkan zonasi ke sekolah lain yang masih satu area dengan tempat mengajar sebelumnya.

Dia menegaskan, Kemendikbud tidak tebang pilih terkait rotasi guru.

"Artinya ini tidak tebang pilih. Pokoknya kebijakan ini tidak ada hak-hak istimewa, siapa pun harus mengikuti aturan," kata dia.

Muhadjir menyampaikan, guru yang terkena rotasi biasanya karena telah memenuhi kriteria dari masa kerja dan masa mengabdi di satu tempat.

Pemerintah memberlakukan sistem redistribusi agar guru-guru tidak terlalu lama bertugas di satu tempat.

Baca juga: Mendikbud: Sistem Zonasi dan Rotasi Guru untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

Selain itu, tujuan rotasi demi pemerataan pendidikan dan menyukseskan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi.

Selain Solo, pemerintah daerah mulai uji coba rotasi guru di Malang dan Surabaya. Pemerintah pusat masih merancang kebijakan baku untuk penerapan rotasi yang bakal dimulai tahun depan.

"Yang pasti insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah ada peraturan yang baku," kata Muhadjir.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X