Menimbang Multidimensi Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 14/08/2019, 09:11 WIB
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AFoto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka pro kontra soal pemindahan ibu kota harus dihamparkan di meja ruang publik.

Biaya pemindahan yang mencapai hampir 446 triliun perlu telaah publik. Termasuk ide melibatkan swasta dalam pembangunan gedung pemerintahan di ibu kota negara yang baru perlu melibatkan pakar.

Apakah ide demikian rasional atau tidak. Mengingat swasta dalam hal ini pengusaha bekerja didasarkan insting profit.

Bagaimana pula dengan gagasan pemerataan ekonomi yang sebagian ahli berpendapat, selama ini telah ditempuh melalui proyek infrastruktur yang meluas hingga ke luar pulau Jawa.

Apakah ini tidak paradoks dengan semangat pemindahan ibukota negara untuk pemerataan ekonomi yang sebenarnya sudah ditempuh—di antaranya---dengan proyek infrastruktur tersebut.

Jadi, bagi publik, bukan soal pindah atau tidak pindah ibukota. Namun, seberapa besar pilihan ditawarkan untuk menjadi diskursus publik.

Demikian pula berbagai dampak ikutannya. Seperti, seberapa besar birokrasi dapat adaptif dengan cepat saat terjadi pemindahan ibukota. Apakah ada pengaruh pada layanan publik misalnya.

Tentu kajian mendalam soal itu akan membantu. Belum lagi variasi pemindahannya seperti apa. Apakah mengambil model Malaysia yang ibukota negara tetap di Kuala Lumpur namun pusat pemerintahan dipindah ke Putra Jaya. Hal-hal seperti ini menjadi strategis untuk didiskusikan.

Harapan

Indonesia tidak kekurangan masalah. Pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5 persen. Korupsi kepala daerah yang tidak pernah henti, bahkan di tempat yang diduga akan menjadi lokasi pemindahan ibukota negara.

Kemiskinan masih perlu dituntaskan meski trennya semakin menurun (9,41 persen Maret 2019).

Belum lagi tantangan kemandirian pangan dengan segala perdebatan impornya. Namun, berbagai masalah di atas bukan berarti kita kehilangan harapan.

Wacana pemindahan ibu kota merupakan bagian dari harapan untuk membangun Indonesia lebih baik. Tinggal pekerjaan rumahnya bagaimana aspek pertimbangan legal dan partisipasi publik di atas menjadi bagian tidak terpisahkan dari wacana tersebut.

Dengan begitu, rasa memiliki warga akan meningkat karena dilibatkan dalam pengambilan kebijakan yang pada akhirnya akan dibalut produk hukum.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X