Menimbang Multidimensi Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 14/08/2019, 09:11 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

Maka, menjadi keliru bila soal pemindahan ibu kota negara merupakan kewenangan tunggal Presiden sebagai kepala negara.

Sebab, ketika hendak dioperasionalisasikan, wajib UU Nomor 29 Tahun 2007 diganti. Hal itu jelas secara konstitusional harus melibatkan DPR (Pasal 20 UUD 1945).

Kecuali bila diterbitkan dalam bentuk Perppu yang tentu harus memenuhi pula kategori kegentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945).

Dengan demikian, dari dimensi legal memerlukan upaya inventarisasi, kajian dan amandemen peraturan perundang-undangan terkait dengan ibu kota negara.

Harus pula dicatat bahwa pemerintah daerah ibu kota memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahannya seperti DKI Jakarta.

Gubernur memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan walikota/bupati dengan pertimbangan DPRD Provinsi dari pegawai negeri sipil (Pasal 19 UU Nomor 29 Tahun 2007).

Ini berbeda dengan daerah lain yang melalui pemilihan kepala daerah.

Kedua, dimensi demokrasi. Demokrasi tidak sekedar elektoral. Begitu presiden terpilih, maka semua diserahkan pada presiden untuk menentukan kebijakan.

Rakyat hanya menonton. Nanti, lima tahun ke depan dilibatkan lagi melalui pemilu.

Pemikiran demikian tentu sangat naif. Sebab, kedaulatan rakyat tidak berhenti saat pemilu. Namun, sesudahnya, rakyat berhak berpendapat. Bahkan berekspresi atas kebijakan tertentu. Semua dijamin konstitusional dan legal.

Permasalahannya, sering kali pemahaman ini mengalami defisit. Sehingga tidak heran, seorang filsuf Jurgen Habermass menggagas soal demokrasi deliberatif. Demokrasi yang hendak meradikalkan proses partisipasi publik di ruang publik lebih mendalam.

Menurut F Budi Hardiman (Dalam Moncong Oligarki, 2013), demokrasi deliberatif menghendaki proses konsultasi, menimbang-nimbang dan berargumentasi di antara para warga negara dalam civil society untuk pengambilan kebijakan publik dilakukan mendalam.

Sebab, bagi F Budi Hardiman, banyak produk undang-undang di Indonesia yang tidak cukup melibatkan deliberasi publik sehingga kesadaran kewarganegaraan sangat tipis.

Mengutip Habermas, baginya, persoalan demokratisasi sesungguhnya tidak terletak pada momen pemilu, melainkan pada waktu di antara dua pemilu.

Melalui partisipasi dalam deliberasi publik berkonsep demokrasi deliberatif di atas, maka akan menguatkan akar-akar etos demokratis dari bawah sehingga elit pragmatis dapat ditolak sejak dini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X