Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Kepala BAIS Sebut TNI Semestinya Memberhentikan Enzo Zenz Allie

Kompas.com - 13/08/2019, 22:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto angkat bicara mengenai polemik taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Zenz Allie yang dicurigai sebagai pendukung organisasi terlarang, Hizbut Thahrir Indonesia (HTI).

Menurut Soleman, jika didasarkan pada foto Enzo yang sedang memegang bendera yang identik dengan HTI, semestinya TNI langsung memberhentikannya sejak awal masuk Akmil.

Sebab, syarat utama seseorang dapat lolos ke pendidikan Akmil adalah bebas dari pengaruh ideologi di luar ideologi Indonesia, Pancasila.

"Terpengaruh (ideologi di luar Pancasila) bagi kita militer, tidak boleh. Dia tidak boleh ada pengaruh ketika tes. Apalagi tes awal. Betul-betul harus murni dia. Kalau ada pengaruh, ya sudah, tidak lulus, tidak memenuhi syarat," ujar Soleman sebagaimana dikutip Antara, Selasa (13/8/2019).

"Untuk kasus Enzo, bagaimana keluarganya di rumah, dengan gambar-gambar. Saya gunakan gambar yang ada di medsos, ya. Bagaimana dia hiking dengan bendera (identik HTI), bagi saya itu bentuk keterpengaruhan," lanjut dia.

Baca juga: Polemik Enzo Allie, TNI AD Janji Perbaiki Rekrutmen Taruna Militer

Soleman menegaskan, keterpengaruhan seseorang terhadap sebuah ideologi dapat dilihat jelas melalui perilaku sehari-hari. Saat orang tersebut mengenakan pakaian tertentu, memakai topi dengan lambang tertentu dan sebagainya.

Ia sekaligus mengkritik proses rekrutmen Akmil. Bahkan, bukan tidak mungkin ada aspek perekrutan yang dilanggar ketika menilai Enzo.

Apalagi, kata dia, penelitian khusus (litsus) mental ideologi itu sudah bertahun-tahun digunakan dalam rekrutmen TNI, termasuk bagi taruna Akmil.

"Jadi, orang itu betul-betul tidak ada pengaruh ketika dites. Ketika itu ada pengaruh, ya terserah si pengambil keputusan. Dia sudah mengambil, ya terserah, dengan segala macam risikonya," kata Soleman.

Sosok Enzo di Akmil TNI pertama kali diketahui publik melalui akun Instagram @puspentni. Video yang diunggah di akun tersebut menggambarkan percakapan antara Enzo dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Enzo Tetap Taruna Akmil, Kasad Sebut Indeks Bernegaranya Bagus

Belakangan, beredar foto yang bersumber dari akun media sosialnya sendiri. Foto itu menggambarkan Enzo sedang memegang bendera tauhid.

Rumor pun merebak. Enzo dicurigai pendukung organisasi terlarang, HTI.

Setelah itu, TNI pun menggelar tes pada Enzo. Jenderal Andika memastikan, TNI akan tetap mempertahankan Enzo sebagai siswa Akmil karena dinilai aman dari sisi pengetahuan kebangsaan dan kenegaraannya.

"Kami memutuskan untuk mempertahankan Enzo dan semua taruna Akademi Militer yang kami terima beberapa waktu lalu," kata Andika dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019). 

 

Kompas TV Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa mempertahankan Enzo Zenz Allie sebagai calon prajurit taruna Akademi Militer. TNI sebelumnya menyelidiki dugaan Enzo Zenz Allie terkait dengan organisasi terlarang HTI. Dalam jumpa pers KSAD menyebut TNI Angkatan Darat menerima masukan dari warga soal temuan Enzo Zenz Allie yang diduga simpatisan HTI. Penyelidikan pun dilakukan. Serangkaian tes menunjukan Enzo Zenz Allie memiliki nilai cukup tinggi. Diantaranya indeks moderasi bernegara yang nilainya di atas 80% dari maksimal 7. Saat ini Enzo masih menjalani pendidikan candradimuka di Magelang, Jawa Tengah selama 6 bulan sebagai calon prajurit taruna Akmil. Jika lolos ia akan menjalani pendidikan sebagai prajurit taruna di Akmil. #EnzoZenzAllie #AkademiMiliter #KSAD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com