Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Nilai Demokrat Terlambat Ingin Gabung Koalisi Jokowi

Kompas.com - 13/08/2019, 15:22 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai bahwa keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah terlambat.

Apalagi, keinginan ini baru diungkap Partai Demokrat setelah hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 diketahui.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Andreas menduga bahwa keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa Partai Demokrat ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," ujarnya.

Baca juga: Politisi Nasdem: Diterimanya Demokrat dalam Koalisi Tergantung Jokowi dan KIK

Selanjutnya, mantan Ketua DPP PDI-P ini menilai, Presiden terpilih Joko Widodo tentunya mencermati dukungan yang semakin mengalir usai kemenangan Pilpres 2019.

"Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca-kemenangan dan mengelola dukungan tersebut, sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," ucap Andreas.

Sebelumnya, Partai Demokrat disinyalir akan memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Arah Politik Partainya Dukung Jokowi-Maruf

Akan tetapi, Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan bahwa belum ada sikap resmi dari partai.

Syarief mengakui bahwa mayoritas kader Partai Demokrat memang menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, ada juga yang menolak usul mendukung pemerintah.

"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi, Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak," kata Syarief saat dihubungi, Senin (13/8/2019).

Kendati demikian, menurut Syarief, komunikasi yang dibangun bersama Jokowi sangat baik. 

Namun, partainya masih mempertanyakan apakah partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mau menerima penambahan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com