Apalagi, keinginan ini baru diungkap Partai Demokrat setelah hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 diketahui.
"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Andreas menduga bahwa keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja Jilid II.
"Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa Partai Demokrat ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," ujarnya.
Selanjutnya, mantan Ketua DPP PDI-P ini menilai, Presiden terpilih Joko Widodo tentunya mencermati dukungan yang semakin mengalir usai kemenangan Pilpres 2019.
"Presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca-kemenangan dan mengelola dukungan tersebut, sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," ucap Andreas.
Sebelumnya, Partai Demokrat disinyalir akan memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
Akan tetapi, Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan bahwa belum ada sikap resmi dari partai.
Syarief mengakui bahwa mayoritas kader Partai Demokrat memang menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, ada juga yang menolak usul mendukung pemerintah.
"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi, Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak," kata Syarief saat dihubungi, Senin (13/8/2019).
Kendati demikian, menurut Syarief, komunikasi yang dibangun bersama Jokowi sangat baik.
Namun, partainya masih mempertanyakan apakah partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mau menerima penambahan partai.
https://nasional.kompas.com/read/2019/08/13/15220441/politisi-pdi-p-nilai-demokrat-terlambat-ingin-gabung-koalisi-jokowi