Briptu Heidar yang Gugur Setelah Disandera KKB di Papua Dapat Kenaikan Pangkat

Kompas.com - 12/08/2019, 19:37 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada Briptu Heidar yang gugur saat bertugas di Puncak, Papua.

Anggota Direskrim Polda Papua tersebut ditemukan meninggal setelah disandera Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Kampung Usir, Kabupaten Puncak, Papua.

"Anggota Polri yang gugur mendapat kenaikan pangkat luar biasa, dinaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Briptu Heidar, Polisi yang Gugur di Puncak Papua Diduga Disandera KKB Lekagak Talenggen


Jenazah Briptu Heidar ditemukan tak jauh dari lokasi penyanderaan.

Kini, jenazah berada di Puskemas Ilaga dan tim medis tengah membersihkannya untuk dapat segera diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Kejadian tersebut bermula pada Senin pukul 11.00 WIT. Ketika itu, Briptu Heidar dan Bripka Alfonso Wakum sedang melaksanakan tugas penyelidikan di wilayah Kabupaten Puncak dengan mengendarai sepeda motor.

Saat melintas di Kampung Usir, Briptu Heidar dipanggil oleh temannya yang merupakan warga setempat sehingga Bripka Alfonso memberhentikan kendaraannya.

Baca juga: Briptu Heidar, Polisi yang Disandera KKB Ditemukan Gugur

Selanjutnya, Briptu Heidar menghampiri temanya tersebut, sedangkan Bripka Alfonso menunggu di atas motor.

Pada saat Briptu Heidar berbicara dengan temannya tersebut, tiba-tiba sekolompok orang datang dan langsung membawa Briptu Heidar.

Setelah kejadian tersebut, Bripka Alfonso langsung kembali dengan sepeda motor dan melaporkan peristiwa tersebut ke pos polisi di Kago, Kabupaten Puncak.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Nasional
Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X