Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sadar Suaranya Tak Sebanyak PDI-P, Golkar Tidak Minta Jatah Kursi Menteri Terbanyak

Kompas.com - 11/08/2019, 10:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sadar diri perolehan suara partainya dalam Pemilu 2019 tak sebesar yang diraih PDI Perjuangan (PDI-P).

Oleh karenanya, Golkar tak meminta jatah kursi terbanyak dalam kabinet 2019-2024, seperti yang dimintakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Golkar kan di bawah PDI-P (suara). Kita tidak minta yang terbanyak," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/6/2019).

Meski begitu, Airlangga enggan menyebut jumlah kursi yang partainya inginkan. Sebab, Golkar tetap ingin menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.

Baca juga: Airlangga Hartarto hingga Aburizal Bakrie Shalat Idul Adha di DPP Golkar

"Kita sediakan kader sesuai dengan permintaan dan menghormati hak prerogatif Pak Presiden," katanya.

Airlangga menambahkan, permintaan jatah kursi menteri terbanyak yang disampaikan Megawati di hadapan publik hanyalah gaya kominikasi politik.

"Namanya gaya komunikasi. Enggak ada yang mendesak," ujar dia.

Soal jatah menteri

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa jatah menteri untuk kadernya pada Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus banyak.

Hal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam Kongres V PDI-P di Grand Inna Beach, Denpasar, Bali, Rabu (8/8/2019).

"Jangan nanti (Jokowi mengatakan), Ibu Mega, saya kira karena PDI-P sudah banyak kemenangan, sudah di DPR, saya kasih empat (kursi menteri). Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati.

Baca juga: Nasdem Tidak Keberatan PDI-P Minta Banyak Jatah Menteri, Tapi...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com