Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti: Kalau Susi Tak Jadi Menteri Lagi, Banyak yang Patah Hati

Kompas.com - 09/08/2019, 07:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjadi juara bertahan sebagai menteri paling populer di berbagai survei, termasuk Litbang Kompas.

Peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, berdasarkan hasil surveinya, Susi lima kali berturut-turut dinobatkan sebagai menteri yang paling berhasil.

Baca juga: Kata Rokhmin, Pencapaian Susi Pudjiastuti di Sektor Ini Hancur Lebur

 

Kemungkinan, hal ini disebabkan aksi Susi mengimplementasikan program-program KKP untuk menjaga laut.

Artinya, kata Toto, persepsi masyarakat kepada Susi sangat bagus sebagai pelaksana nomenklatur tugasnya.

"Kabinet ke depan kita tidak tahu apakah Susi dipertahankan tidak. Kalau susi di-drop, saya yakin masyarakat banyak yang patah hati," ujar Toto di Kantor LAN, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Susi dikenal dengan slogan "tenggelamkan". Ia dikenal memiliki aturan tegas terhadap kapal asing ilegal yang mencoba mencuri ikan di perairan Indonesia.

Sanksi terberatnya yakni meneggelamkan kapal-kapal tersebut. Aksi heroik tersebut, kata Toto, yang memikat masyarakat Indonesia sehingga menganggapnya sebagai menteri "selebritis".

Susi juga mengajak masyarakat untuk banyak mengonsumsi ikan karena kaya gizi.

"Kalau enggak makan ikan, saya tenggelamkan," demikian kata-kata yang sering Susi ucapkan dalam beberapa kesempatan.

Baca juga: Susi ke Rokhmin: Yang Bangkrut dan Hancur Lebur Itu Industri Pencuri Ikan!

Selain itu, Susi populer di media sosial karena engagement-nya yang tinggi dengan para pengikutnya.

"Itu dinarasikan bagus sekali oleh masyarakat, sangat masuk. Ini menggambarkan bagaimana menteri ketika menjalankan programnya," kata Toto.

Jika cara yang dipakai dalam mengimplementasikan programnya cocok di masyarakat, akan dengan mudah diterima publik.

Begitu pula sebaliknya. Padahal, kata Toto, menteri lainnya juga sama-sama "berkeringat", tetapi prosesnya tak banyak diketahui masyarakat.

"Ini soal persepsi. Kalau tidak ada unsur demonstratifnya, kurang menarik. Kan publik tidak bisa melihat prosesnya di mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com