Kata Rokhmin, Pencapaian Susi Pudjiastuti di Sektor Ini Hancur Lebur

Kompas.com - 06/08/2019, 19:58 WIB
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia, Rokhmin Dahuri, berbicara dalam diskusi yang bertajuk Implementasi Poros Maritim untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (25/8/2014). Diskusi ini untuk menindaklanjuti program kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait pembentukan negara maritim di Indonesia. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOMantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia, Rokhmin Dahuri, berbicara dalam diskusi yang bertajuk Implementasi Poros Maritim untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (25/8/2014). Diskusi ini untuk menindaklanjuti program kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait pembentukan negara maritim di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai, pencapaian ekonomi sektoral pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, hancur lebur.

Menurut Rokhmin, saat ini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga," ujar Rokhmin dalam sebuah seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Selain itu, Rokhmin juga menilai Menteri Susi kurang menangkap peluang pengembangan industri perikanan. Salah satunya budidaya perikanan ( aquaculture). Padahal, potensinya di Indonesia sangat besar.

Baca juga: Nge-Tweet Soal Impor Ikan Asin, Tengku Zulkarnain Disemprot Susi Pudjiastuti

Belum lagi mengenai value edit process, industri pengolahan dan industri bioteknologi juga dinilai belum dikembangkan dengan baik.

"Karena eksekusinya tadi hanya di satu dimensi saja, yakni di dimensi penegakan hukum. Tapi dimensi kesejahteraan dan dimensi ekonomi serta dimensi ipteknya kurang didorong," lanjut dia.

Apabila dari segi ekonomi, kesejahteraan dan iptek didorong dengan baik, kata Rokhmin, maka pencapaiannya diyakini akan sangat baik.

Pihak KKP membantah tudingan Rokhmin bahwa sektor ekonomi sektoral hancur lebih di bawah kepemimpinan Menteri Susi.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja mengatakan, dampak penegakan hukum di perairan Indonesia sangat positif terhadap keberlangsungan kehidupan nelayan.

"Yang terbesar capaiannya adalah, stok ikan sudah meningkat. Tahun 2013 masih 6,5 juta ton, sekarang sejak 2017 bisa mencapai 12,54 juta ton," kata dia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Siap Jadi Menteri Lagi

Peningkatan stok ikan itu, lanjut Sjarief, otomatis meningkatkan penghasilan nelayan.

Selain itu, nilai tukar nelayan (angka yang mengukur kesejahteraan nelayan) melesat naik dari yang semula 102-103 ke 113-114 di sepanjang periode yang pernah ada.

Sementara itu, nilai tukar usaha perikanan juga naik menjadi 127. Dengan demikian kata dia, nilai kesejahteraan nelayan saat ini sudah meningkat.

"Ini yang saya pikir harus dihitung bahwa industri bukan hanya industri besar tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu industri skala kecil juga harus dibangun supaya mereka punya daya saing," lanjut dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X