Analis: Direksi PLN Harus Paham Listrik, Bukan Sekadar Kejar Profit

Kompas.com - 08/08/2019, 06:53 WIB
Diskusi Gelapnya Tata Kelola Ketenagalistrikan Nasional digelar di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (7/8/2019). Diskusi publik ini dihadiri oleh (ki-ka) Akademisi Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, Peneliti Spesialis Sistem Tenaga dan Manajemen Energi IESL Agus Tampubolon, Analis Energi IEEFA Elrika Hamdi, peneliti Auriga Nusantara Hendrik Siregar, dan Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan. KOMPAS.com/ Ambaranie Nadia Kemala MovanitaDiskusi Gelapnya Tata Kelola Ketenagalistrikan Nasional digelar di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (7/8/2019). Diskusi publik ini dihadiri oleh (ki-ka) Akademisi Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, Peneliti Spesialis Sistem Tenaga dan Manajemen Energi IESL Agus Tampubolon, Analis Energi IEEFA Elrika Hamdi, peneliti Auriga Nusantara Hendrik Siregar, dan Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Analis Energi IEEFA Elrika Hamdi berpendapat, pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus orang yang memiliki keilmuan di bidang kelistrikan.

Dengan demikian, orang tersebut tahu bagaimana merawat sistem listrik serta cepat tanggap bila terjadi masalah seperti pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019).

“Soal direksi, power sector sangat penting. Direksinya harus punya background kelistrikan atau yang mengerti listrik,” ujar Elrika di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (7/9/2019).

Beberapa direktur utama PLN yang pernah menjabat rata-rata memiliki latar belakang kelistrikan, seperti Nur Pamudji yang pernah menjadi General Manager PLN P3B Jawa-Bali.

Baca juga: Listrik Padam 2 Hari, PLN Sumedang Siapkan Rp 13 Miliar untuk Kompensasi

Begitu pun Pelaksana Tugas Dirut PLN saat ini, Sripeni Inten Cahyani yang sebelumnya pernah menjadi Dirut Indonesia Power.

Sementara itu, Sofyan Basir, mantan Dirut PLN yang tengah berkasus di KPK, memiliki latar belakang perbankan dan ekonomi.

Elrika mengatakan, listrik merupakan hal krusial yang harus dijaga agar sistemnya tidak terganggu.

Oleh karena itu, butuh pimpinan institusi yang mengerti betul bagaimana menangani proyek kelistrikan, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga pemeliharaan.

“Karena ini menyangkut masalah keamanan, keandalan sistem. Tidak bisa masalah profit saja,” kata Elrika.

Baca juga: Seknas Jokowi: Pejabat yang Bertanggung Jawab Pemadaman Listrik Lebih Baik Mundur

Peneliti Auriga Nusantara, Hendrik Siregar menyampaikan, hampir di semua perusahaan BUMN, jabatan seperti dirut hingga komisaris merupakan orang-orang titipan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.