Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Rokhmin, Pencapaian Susi Pudjiastuti di Sektor Ini Hancur Lebur

Kompas.com - 06/08/2019, 19:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai, pencapaian ekonomi sektoral pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, hancur lebur.

Menurut Rokhmin, saat ini banyak industri perikanan gulung tikar karena kebijakan Menteri Susi yang terus-terusan menerbitkan larangan.

"Masalah utamanya di ekonomi sektoral hancur lebur. Walaupun dari sudut penegakan hukum saya kira sudah cukup membuahkan hasil. Paling tidak, ada efek jera soal illegal fishing, soal konservasi juga," ujar Rokhmin dalam sebuah seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Selain itu, Rokhmin juga menilai Menteri Susi kurang menangkap peluang pengembangan industri perikanan. Salah satunya budidaya perikanan (aquaculture). Padahal, potensinya di Indonesia sangat besar.

Baca juga: Nge-Tweet Soal Impor Ikan Asin, Tengku Zulkarnain Disemprot Susi Pudjiastuti

Belum lagi mengenai value edit process, industri pengolahan dan industri bioteknologi juga dinilai belum dikembangkan dengan baik.

"Karena eksekusinya tadi hanya di satu dimensi saja, yakni di dimensi penegakan hukum. Tapi dimensi kesejahteraan dan dimensi ekonomi serta dimensi ipteknya kurang didorong," lanjut dia.

Apabila dari segi ekonomi, kesejahteraan dan iptek didorong dengan baik, kata Rokhmin, maka pencapaiannya diyakini akan sangat baik.

Pihak KKP membantah tudingan Rokhmin bahwa sektor ekonomi sektoral hancur lebih di bawah kepemimpinan Menteri Susi.

Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja mengatakan, dampak penegakan hukum di perairan Indonesia sangat positif terhadap keberlangsungan kehidupan nelayan.

"Yang terbesar capaiannya adalah, stok ikan sudah meningkat. Tahun 2013 masih 6,5 juta ton, sekarang sejak 2017 bisa mencapai 12,54 juta ton," kata dia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Siap Jadi Menteri Lagi

Peningkatan stok ikan itu, lanjut Sjarief, otomatis meningkatkan penghasilan nelayan.

Selain itu, nilai tukar nelayan (angka yang mengukur kesejahteraan nelayan) melesat naik dari yang semula 102-103 ke 113-114 di sepanjang periode yang pernah ada.

Sementara itu, nilai tukar usaha perikanan juga naik menjadi 127. Dengan demikian kata dia, nilai kesejahteraan nelayan saat ini sudah meningkat.

"Ini yang saya pikir harus dihitung bahwa industri bukan hanya industri besar tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu industri skala kecil juga harus dibangun supaya mereka punya daya saing," lanjut dia. 

 

Kompas TV Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap total 6 kapal ikan asal Filipina dan Vietnam. Semuanya ditangkap karena menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal selain enam kapal petugas juga menangkap 47 ABK asal Filipina dan Vietnam. #kkp #susipudjiastuti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com