Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKN Sebut 70 Instansi Pemerintah Daerah Belum Ajukan Formasi CPNS 2019

Kompas.com - 30/07/2019, 21:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, sebanyak 70 instansi pemerintah daerah belum mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Padahal, mekanisme pengusulan formasi CPNS bisa dilakukan dengan sistem E-informasi.

"Sebenarnya sebagian besar sudah mengupload dan mengusulkan di E-informasi, tapi masih ada 70 instansi yang masih belum (mengupload), ini jadi apa enggak sih. Yang masih belum kebanyakan yang masih belum, kalau pusat rata-rata sudah," kata Ridwan di Hotel Bidakara, Selasa (30/7/2019).

Ridwan mengatakan, 70 instansi pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi CPNS 2019 paling banyak berada di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Banten, Gorontalo, Jambi, Papua dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Kemenpan RB Bahas Anggaran untuk Tentukan Jadwal Rekrutmen CPNS

BKN, kata Ridwan, tetap menunggu usulan formasi dari daerah-daerah tersebut.

"Kalau bisa secepatnya, Kita enggak akan meninggalkan mereka (daerah)," kata dia.

Selain itu, kata Ridwan, menjelang pelaksanaan seleksi CPNS 2019, BKN sudah memperhitungkan persiapan-persiapan menjelang hari pelaksanaan.

"Deadline bagi kami pak Menpan berkali-kali menyampaikan seleksi CPNS akan diadakan Oktober. Nah itu tinggal ini harus ngapain-ngapain. Tanggal pastinya belum," ujarnya.

Baca juga: BKN Usulkan Peserta Seleksi ASN Pilih Salah Satu, CPNS atau PPPK

Adapun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama dua hari membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Menpan RB Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," lanjut dia.

Kompas TV Gugatan pembatalan kelulusan dokter gigi Syofpa Ismael atau Romi sebagai CPNS di Solok Selatan, Sumatera Barat direspons sejumlah pihak terkait. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berendana menggelar rapat koordinasi lintas sektoral membahas pembatalan kelulusan romi sebagai CPNS karena penyandang disabilitas. Respons itu kemudian mendorong Romi dan tim kuasa hukumnya menunda pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Romi dan tim kuasa hukumnya dari LBH Padang sepakat menunggu hasil rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika rapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan tegas Romi dan tim kuasa hukumnya akan membatalkan gugatan. Namun jika rekomendasinya berbelit maka gugatan segera didaftarkan. Dokter gigi Syofpa Ismael atau Romi dibatalkan kelulusannya sebagai CPNS di Solok Selatan karena menyandang disabilitas. Padahal Romi lulus dari semua tahap seleksi dan menjadi lulusan terbaik. Pembatalan itu kemudian mendorong Romi menggugat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mengembalikan hak-haknya sebagai CPNS yang lulus dengan nilai tertinggi. #DokterPenyandangDisabilitas #SolokSelatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com