Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Seksi, Kursi Ketua MPR Jadi Kunci Berlaga pada Pilpres 2024

Kompas.com - 30/07/2019, 16:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jabatan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dinilai sebagai jabatan strategis yang dapat menjadi pintu masuk bagi elite partai-partai politik yang mengincar kursi presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggoro menyatakan, jabatan ketua MPR merupakan jabatan yang memungkinkan elite partai politik berada dalam posisi sejajar dengan presiden.

"Ketua umum partai politik atau elite-elite partai politik pasti akan merasa lebih nyaman menjadi ketua MPR karena dia setiap saat akan berinteraksi langsung dengan presiden dan posisinya seperti equal," kata Bayu dalam sebuah diskusi di Cikini, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Riza Patria: Jika Diberi Kursi Ketua MPR, Gerindra Anggap Itu Kehormatan

Bayu menyampaikan, posisi ketua MPR itu lebih "seksi" dibanding menteri. Sebab, posisi sebagai menteri yang merupakan pembantu presiden menunjukkan elite partai politik berada di bawah presiden.

Ia juga menyampaikab, posisi sebagai ketua MPR membuat elite partai politik mendapat sorotan media yang lebih besar.

Apalagi, bila wacana amandemen UUD 1945 benar terlaksana pada MPR periode mendatang karena ketua MPR pasti akan memimpin sidang tersebut.

"Jangan lupa, citra itu memimpin sidang perubahan undang-undang dasar dan seluruh partai politik akan melobi ketua MPR untuk kepentingannya bisa masuk dalam perubahan undang-undang dasar itu adalah citra yang sangat bagus untuk kepentingan elektoral 2024," ujar Bayu.

Koordinator Divisi Sosial Politik Indonesia Corruptor Watch Donal Fariz mengamini pernyataan Bayu.

Menurut dia, jabatan ketua MPR tak ubahnya jalan tol bagi elite politik untuk menjadi presiden atau wakil presiden mendatang.

Namun, Donal menambahkan, kewenangan MPR melakukan amandemen juga menjadi salah satu daya tarik yang membuat kursi ketua MPR menjadi seksi.

"Posisi ini menjadi sangat strategis karena akan mempengaruhi konstelasi politik ke depannya, menjadi kira-kira salah satu remote untuk mengatur ke mana arah politik akan bergerak," ujar Donal.

Baca juga: Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Menurut Donal dan Bayu, faktor-faktor itulah yang membuat perebutan ketua MPR periode 2019-2024 terasa lebih ketat bila dibandingkan pada periode sebelumnya.

Seperti diketahui, kursi ketua MPR diperebutkan oleh sejumlah partai politik di Senayan. Partai-partai yang telah menyatakan tertarik mengisi kursi ketua MPR antata lain Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com