Perjalanan Politik Megawati, 3 Warisannya yang Dipuji dan Di-bully

Kompas.com - 26/07/2019, 15:13 WIB
Megawati Soekarnoputri. KOMPAS/YUNIADHI AGUNGMegawati Soekarnoputri.


Berikut adalah rangkaian tulisan perjalanan politik Megawati Soekarnoputri. Minggu ini, 18 tahun lalu, adalah minggu pertama Megawati menduduki kursi Presiden Republik Indonesia. Baca tulisan sebelumnya: Hari Ini 18 Tahun Lalu, Megawati Soekarnoputri Torehkan Sejarah Politik Indonesia dan Perjalanan Politik Megawati, dari Pengusaha Pom Bensin hingga Penguasa Medan Merdeka Utara 

 

KOMPAS.com — Tak mudah menjadi presiden Indonesia setelah Orde Baru. Bagi Megawati Soekarnoputri, agenda reformasi dan kondisi ekonomi yang tak menentu kala itu jadi pekerjaan rumah besar.

Di masa kepresidenannya yang hanya tiga tahun, Megawati menggariskan sejumlah kebijakan penting. Tak semua dipuji, ada juga kebijakannya yang membuatnya terus di-bully lawan politik.

Setelah resmi melanjutkan era pemerintah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 23 Juli 2001, Megawati segera menyusun Kabinet Gotong Royong.

Ada Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ada pula Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sementara bidang perekonomian dikoordinatori oleh Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Kala itu, Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ada Boediono sebagai Menteri Keuangan dan Rini Soemarno sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Ada pula Kwik Kian Gie sebagai Kepala Bappenas dan Hatta Rajasa sebagai Menristek.

Belakangan, sebagian orang pilihan Megawati ini justru berbalik darinya. SBY berduet dengan Jusuf Kalla dan mengalahkan Mega pada 2004. Kemudian pada 2009, SBY kembali mengalahkan Megawati dengan menggandeng Boediono.

Hatta Rajasa maju sebagai cawapres Prabowo pada 2014 berhadapan dengan kubu Megawati yang mengusung Jokowi. Begitu pula Kwik Kian Gie yang pada 2019 ini mendukung Prabowo-Sandiaga.

Privatisasi BUMN

Di antara berbagai kebijakan Megawati, privatisasi BUMN boleh jadi yang paling kontroversial. Dikutip dari buku Problem Demokrasi dan Good Governance di Era Reformasi (2013), BUMN dijual dengan alasan untuk membayar utang negara.

Megawati diwarisi utang negara yang membengkak imbas dari krisis moneter pada 1998/1999. Penjualan belasan BUMN yang nilainya mencapai Rp 18,5 triliun berhasil menurunkan utang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X