Kuasa Hukum: Pak Idham, Kasus Novel Tak Perlu Lama-lama Dipelajari...

Kompas.com - 26/07/2019, 12:54 WIB
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa setelah konferensi pers di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa setelah konferensi pers di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota kuasa hukum Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa mengatakan, semestinya ketua tim teknis kasus Novel Baswedan Komjen (Pol) Idham Azis tidak perlu lama-lama mempelajari kasus kliennya.

Sebab, Polri sudah banyak memiliki bukti dan petunjuk atas kasus itu.

"Hal-hal teknis terkait bukti dan temuan sudah bisa langsung didalami oleh tim teknis. Tidak perlu mempelajari lagi. Apalagi Pak Idham sebelumnya juga sudah bergabung dalam penyelidikan kasus Novel," ujar Aqsa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Aqsa sekaligus menyoroti lambannya pembentukan tim teknis. Lambannya pembentukan tim tersebut, lanjut Aqsa, merupakan bentuk ketidakadilan aparat hukum terhadap kliennya.

"Efektivitas Polri juga dipertanyakan. Lama sekali tim teknis memulai usut kasus ini. Prosesnya lambat dan kita beranggapan hal itu tidak adil bagi Novel yang ingin memastikan keadilan," ujar Aqsa.

Baca juga: Novel Baswedan: Temuan TGPF Seolah Mengolok-olok Saya

Kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi kuasa hukum Novel sejak awal. Semenjak TGPF merekomendasikan pembentukan tim teknis, tim kuasa hukum sudah melepaskan harapan.

Namun, bukan berarti harapan hilang sepenuhnya. Apabila tim teknis menunjukkan keseriusannya, maka tim kuasa hukum berharap tim teknis itu dapat segera bekerja dan membuahkan hasil.

"Sejak awal kami tidak banyak berharap kepada tim yang dibentuk Polisi. Sebagaimana kita ketahui, hingga sekarang tim teknis yang direkomendasikan saja belum terbentuk. Kalau memamg betul-betul serius, ya segera bekerja," ujar Aqsa.

Diberitakan, sudah lebih dari sepekan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dibubarkan.

Namun, rekomendasi TGPF kepada Polri untuk membentuk tim teknis demi menindaklanjuti temuan tentang perkara Novel, belum juga terwujud.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X