Wapres Minta Pemda Tak Sering Gelar Operasi Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah (pemda) tak terlalu sering menggelar operasi pasar untuk menekan harga barang kebutuhan pokok. Ia menilai hal itu berakibat buruk untuk produsen.

Wapres menyatakan, jika kenaikan harga barang masih dalam batas wajar, tak perlu diselesaikan dengan operasi pasar.

Sebab, kenaikan harga tersebut justru membawa keuntungan bagi petani dan pedagang. Dengan demikian daya beli mereka meningkat seiring meningkatnya keuntungan.

Baca juga: Tak Sampai 1 Jam, Operasi Pasar di Tasikmalaya Ludes Diserbu Warga

Kalla juga meminta pemda membedakan kenaikan harga pada barang konsumsi dan industri. Ia meminta pemda membiarkan jika kenaikan terjadi pada barang industri.

Namun, pemda bisa segera menggelar operasi pasar murah jika kenaikan barang konsumsi seperti beras dan kedelai melonjak tajam.

"Jadi jangan asal harga naik langsung bertindak, sweeping (operasi pasar murah)," ujar Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kalla menyadari kenaikan harga barang konsumsi seperti beras akan menyulitkan konsumen. Namun, ia menilai itu tak masalah jika kenaikannya wajar dan tak menurunkan daya beli masyarakat. Hal itu menunjukkan adanya inflasi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jaga Stabilitas Harga, Bulog Gencar Lakukan Operasi Pasar

Wapres mengatakan, akan berbahaya bila Pemda terlalu sering menggelar operasi pasar untuk menekan inflasi yang diakibatkan kenaikan harga barang konsumsi. Sebab, keuntungan petani dan pedagang menurun sehingga daya beli mereka juga menurun.

"Kalau terjadi deflasi, pengusaha yang rugi, kalau pengusaha rugi dia bisa PHK tak beri pendapatan ke orang juga, bisa susah juga. Ingat tekanan darahnya kalau inflasi, harus stabil," lanjut Wapres.