Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/07/2019, 22:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kembali mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK untuk memperhatikan rekam jejak calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam tahapan seleksi berikutnya.

Hal itu menyusul diumumkannya 104 orang calon yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

Mereka harus mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yakni tes psikologi. Tes itu akan digelar pada Minggu (28/7/2019) di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta.

"Harapannya Pansel menyaring agar orang bermasalah tidak lolos dan jangan sampai orang yang ingin melemahkan KPK justru menjadi pimpinan KPK nantinya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Ingin Masukan dari Masyarakat, Pansel Capim KPK Malah Banyak Terima Email dari Timses

Menurut Febri, aspek integritas patut menjadi pertimbangan utama dalam seleksi lanjutan calon pimpinan KPK, salah satunya terkait kepatuhan pelaporan harta kekayaan dari calon yang merupakan penyelenggara negara.

"Kalau tadi ada pihak pansel mengatakan bahwa para capim KPK ini sudah menandatangani dalam proses administrasi untuk melaporkan kekayaannya setelah menjadi pimpinan KPK, itu benar. Namun, sebelum mereka terpilih hal yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan harta kekayaan itu juga dilihat sebagai alat ukur oleh panitia seleksi," kata Febri.

Ia menyatakan, kepatuhan pelaporan harta kekayaan secara periodik juga harus dilihat oleh Pansel dalam menyeleksi calon.

Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu tolak ukur pencegahan korupsi yang krusial.

"Jadi bagaimana mungkin kalau capimnya tidak patuh melaporkan LHKPN sebelumnya ketika menjabat sebagai penyelenggara negara. Karena itu KPK berharap ini menjadi concern dan perhatian yang serius dari Pansel nantinya," kata dia.

Febri juga mencontohkan pelaporan gratifikasi oleh calon dari penyelenggara negara.

Baca juga: 4 Jaksa Lolos Uji Kompetensi Capim KPK, Ini Nama-namanya

 

Febri mengatakan, dengan pelaporan gratifikasi, akan terlihat apakah calon pernah berkompromi dengan penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan jabatannya.

"Atau mereka menunjukkan sifat tegas menolak kalau ada pemberian. Nah kalau ada pihak tertentu yang menjadi pejabat negara dan kompromistis dengan pemberian dari pihak lain itu saya kira berarti memliki problem aspek integritas," kata dia.

Terakhir, Febri mengingatkan Pansel untuk menyeleksi calon-calon yang lolos dengan ketat sesuai aturan yang berlaku. KPK, kata dia, juga siap membantu menelusuri rekam jejak para calon.

"Dan masyarakat diharapkan berperan aktif untuk bisa memberikan informasi yang dimiliki di lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal dari calon itu sendiri," ujar dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Jaksa Tegaskan Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Tuding Pengacaranya Tidak Profesional

Nasional
Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana 'Reshuffle' Disebut Berhenti dan Skenario 'All Jokowi's Men' Terealisasi

Jika Anies Gagal Jadi Capres, Wacana "Reshuffle" Disebut Berhenti dan Skenario "All Jokowi's Men" Terealisasi

Nasional
Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice” Brigadir J

Nasional
Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Hal Meringankan Baiquni Wibowo: Jadi Tulang Punggung Keluarga dan Punya Anak Kecil

Nasional
Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice' Brigadir J

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice" Brigadir J

Nasional
Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Jaksa: Baiquni Wibowo Akses DVR CCTV Duren Tiga secara Ilegal

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Istana Benarkan Jokowi Bertemu Surya Paloh Kemarin Sore

Nasional
Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Kemenkes, BPOM hingga Perusahaan Farmasi Diminta Bertanggung Jawab atas Kasus Gagal Ginjal Akut

Nasional
Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Nasional
Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Nasional
Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.