Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/07/2019, 22:51 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kembali mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK untuk memperhatikan rekam jejak calon pimpinan KPK periode 2019-2023 dalam tahapan seleksi berikutnya.

Hal itu menyusul diumumkannya 104 orang calon yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

Mereka harus mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yakni tes psikologi. Tes itu akan digelar pada Minggu (28/7/2019) di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta.

"Harapannya Pansel menyaring agar orang bermasalah tidak lolos dan jangan sampai orang yang ingin melemahkan KPK justru menjadi pimpinan KPK nantinya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Ingin Masukan dari Masyarakat, Pansel Capim KPK Malah Banyak Terima Email dari Timses

Menurut Febri, aspek integritas patut menjadi pertimbangan utama dalam seleksi lanjutan calon pimpinan KPK, salah satunya terkait kepatuhan pelaporan harta kekayaan dari calon yang merupakan penyelenggara negara.

"Kalau tadi ada pihak pansel mengatakan bahwa para capim KPK ini sudah menandatangani dalam proses administrasi untuk melaporkan kekayaannya setelah menjadi pimpinan KPK, itu benar. Namun, sebelum mereka terpilih hal yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan harta kekayaan itu juga dilihat sebagai alat ukur oleh panitia seleksi," kata Febri.

Ia menyatakan, kepatuhan pelaporan harta kekayaan secara periodik juga harus dilihat oleh Pansel dalam menyeleksi calon.

Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu tolak ukur pencegahan korupsi yang krusial.

"Jadi bagaimana mungkin kalau capimnya tidak patuh melaporkan LHKPN sebelumnya ketika menjabat sebagai penyelenggara negara. Karena itu KPK berharap ini menjadi concern dan perhatian yang serius dari Pansel nantinya," kata dia.

Febri juga mencontohkan pelaporan gratifikasi oleh calon dari penyelenggara negara.

Baca juga: 4 Jaksa Lolos Uji Kompetensi Capim KPK, Ini Nama-namanya

 

Febri mengatakan, dengan pelaporan gratifikasi, akan terlihat apakah calon pernah berkompromi dengan penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan jabatannya.

"Atau mereka menunjukkan sifat tegas menolak kalau ada pemberian. Nah kalau ada pihak tertentu yang menjadi pejabat negara dan kompromistis dengan pemberian dari pihak lain itu saya kira berarti memliki problem aspek integritas," kata dia.

Terakhir, Febri mengingatkan Pansel untuk menyeleksi calon-calon yang lolos dengan ketat sesuai aturan yang berlaku. KPK, kata dia, juga siap membantu menelusuri rekam jejak para calon.

"Dan masyarakat diharapkan berperan aktif untuk bisa memberikan informasi yang dimiliki di lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal dari calon itu sendiri," ujar dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Banten, BMKG Imbau Hindari Bangunan Retak

Nasional
Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Gempa Magnitudo 5,7 di Banten Dirasakan sampai Bandung

Nasional
Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Nasional
Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Survei LSI: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos Prabowo-Gibran

Nasional
LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

LSI Ungkap Pendukung Prabowo-Gibran Melonjak Jelang Hari Pencoblosan

Nasional
Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Nasional
Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Analisis Litbang Kompas: Gibran Faktor Utama Suara Prabowo-Gibran Meroket Sampai 58 Persen

Nasional
Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya 'Real Count' KPU

Survei LSI: 17,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Tak Percaya "Real Count" KPU

Nasional
Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Survei LSI: 71,6 Persen Pemilih Prabowo-Gibran Percaya Pilpres Satu Putaran

Nasional
Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Survei LSI: Penerima Bansos Cenderung Lebih Banyak Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan

Nasional
LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

LSI: Kepuasan Publik Terkait Pemilu 2024 Turun 10,9 Persen sejak Pemungutan Suara Digelar

Nasional
Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Mahfud: Hak Angket Sangat Boleh, Siapa Bilang Tidak Cocok?

Nasional
Momen Akhir Pekan Jokowi, Ajak 4 Cucu Main di Mal di Jakarta

Momen Akhir Pekan Jokowi, Ajak 4 Cucu Main di Mal di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com