Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ini Peran Islam, Kebangsaan, TNI/Polri untuk Indonesia

Kompas.com - 22/07/2019, 21:18 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Basarah mengatakan, ada gejala kuat di sebagian kecil masyarakat yang kembali mempertentangkan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia.

Basarah menjelaskan, fenomena itu dapat dilihat mulai dari konsensus kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, pertentangan Islam versus Pancasila, pertentangan NKRI versus Khilafah.

Bahkan, imbuh dia, sudah ada pihak yang menyatakan tekadnya bahwa pada 2024 Indonesia harus berubah menjadi negara Khilafah.

"Gerakan politik ini membawa pikiran dan semangat intoleransi, melakukan monopoli kebenaran, anti terhadap keberagaman, dan bercita-cita mendirikan negara Khilafah,” kata Basarah saat diskusi di sekretariat Pengurus Pusat Persatuan Alumni (PP PA) GMNI, Senin (22/7/2019).

Baca juga: MPR: Pemuda Indonesia Harus Miliki Karakter Kebangsaan

Menurut keterangan Polri, ujar dia, kelompok tersebut juga mulai menginfiltrasi ke partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan intelektual.

Basarah menjelaskan, diskusi yang digelar PA GMNI itu bertujuan membuka memori kolektif sejarah bangsa Indonesia bahwa ada 3 komponen utama penopang Indonesia, yaitu golongan Islam, golongan nasionalis, dan TNI/Polri.

Konsensus bapak bangsa

Ia menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsensus yang disepakati para pendiri bangsa.

Selain itu, para pendiri bangsa bersepakat menanggalkan identitas primordial dan melebur ke dalam identitas ke-Indonesia-an, dengan Pancasila sebagai tali pengikatnya.

Oleh karena itu, 3 komponen utama penopang bangsa yang juga melahirkan Indonesia, memiliki tanggung jawab kuat untuk terus menjaga Indonesia dan Pancasila.

“Ketiganya sama-sama merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kemudian terbukti konsisten menjaga prinsip-prinsip dan dasar negara. Selanjutnya mereka masih eksis dalam panggung politik dan sosial nasional," kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu dalam pernyataan tertulis.

Kolaborasi dan sinergi

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengamini apa yang disampaikan Basarah.

TNI, menurut Moeldoko, memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga Indonesia.

"Jangan pernah meragukan komitmen TNI dalam menjaga Pancasila. Disinilah 3 komponen bangsa, kita duduk bersama-sama. Kolaborasi dan sinergitas antar 3 kekuatan utama penopang Indonesia harus terus terbangun. Kalau kita bersatu, saya pastikan negara luar akan takut. Ini benar," jelas Moeldoko.

Baca juga: Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com