Polri Beberkan Kronologis Penyerangan SMB di Jambi

Kompas.com - 19/07/2019, 23:19 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri membeberkan kronologis penyerangan ke sejumlah pihak yang dilakukan oleh kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) di Jambi, beberapa waktu lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra menjelaskan, peristiwa tersebut berawal dari penyalahgunaan pengelolaan lahan milik PT Wira Karya Sakti (WKS) oleh pimpinan SMB berinisial M.

"Ada saudara M menginisiasi untuk menyewakan beberapa titik di lahan itu dengan sejumlah uang kepada warga. Klaimnya sudah hampir 1.000 orang yang menguasai di daerah itu," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Polisi Tangkap Pimpinan dan Puluhan Anggota Kelompok SMB di Jambi

PT WKS kemudian mempersoalkan tindakan ilegal tersebut. Kedua belah pihak pun melakukan komunikasi. Sayangnya, komunikasi menemui jalan buntu.

Persoalan tambah runyam ketika lahan PT WKS yang merupakan hutan tanaman industri pohon akasia ditebangi oleh SMB. Mereka menanami lahan tersebut dengan tanaman lain, salah satunya singkong.

Tidak hanya menebangi, SMB juga melakukan pembakaran lahan. Pembakaran inilah yang menjadi puncak perseteruan.

Ketika personel TNI-Polri yang mendampingi tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba memadamkan api, kelompok SMB marah dan tidak terima. Mereka kemudian menyerang tim yang sedang melakukan pemadaman.

"Tapi ketika mendampingi itu, masyarakat yang menguasai (lahan) itu marah, tidak suka. Itulah terjadi penyerangan terhadap petugas dan perusakan mess-mess di sana," kata Asep.

Baca juga: Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Dalam penyerangan itu, sebanyak tiga anggota TNI dan seorang personel Polri mengalami luka berat hingga ringan.

Saat ini, Asep memastikan bahwa situasi di lahan tersebut telah aman dan terkendali. Namun, wilayah itu tetap dijaga oleh 320 personel TNI-Polri.

Polri juga sudah menangkap 49 orang anggota kelompok SMB, termasuk sang pimpinan berinisial M yang diduga provokator aksi anarkis itu beserta istrinya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X