Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Kompas.com - 19/07/2019, 13:40 WIB
Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab tiba di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umun, Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017).KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab tiba di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umun, Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memiliki masalah pribadi sehingga terhambat kembali ke Tanah Air.

"Sementara ini, yang bersangkutan (Rizieq) masih menghadapi problem pribadi dengan tinggalnya di Arab Saudi yang melebihi batas waktu atau overstay," ujar Wiranto sesuai rapat koordinasi terbaras tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Dalam rakortas tersebut, hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Baca juga: TKN: Apakah Ada Deal antara Prabowo dan Rizieq Shihab?


Wiranto meluruskan, pemerintah Indonesia tidak ada tujuan untuk menghalangi Rizieq kembali ke Tanah Air. Ia juga menuturkan tidak ada rekayasa dalam kasus ini.

"Soal pemulangan Rizieq ini dibincangkan di masyarakat dengan sumber yang bermacam-macam. Kalau ada berita yang menyatakan bahwa Rizieq ditangkal masuk ke Indonesia, itu tidak ada. Tidak ada rekayasa juga ya," kata Wiranto.

"Sementara Rizieq memang harus menyelesaikan dulu kewajibannya selama tinggal di Arab Saudi yang dianggap melanggar aturan, jadi itu masalah Rizieq," katanya.

Baca juga: Menurut Dahnil, Denda Overstay Bukan Penghalang Rizieq Shihab Pulang

Seperti diketahui, pada April 2017 Rizieq bertolak ke Mekkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah umrah.

Saat itu tengah muncul kasus chat (percakapan) via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga menjerat pemimpin FPI itu dengan seorang perempuan bernama Firza Husein.

Setahun berjalan, polisi menghentikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, hingga kini Rizieq tak kunjung pulang ke Tanah Air.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menuturkan, Rizieq harus membayar denda overstay lebih dulu sebagai syarat agar dapat kembali ke Indonesia.

Baca juga: Kepulangan Rizieq Shihab yang Terkendala Denda Izin Tinggal di Arab Saudi...

Ia juga mengatakan visa yang dimiliki Rizieq telah habis masa berlakunya pada pertengahan 2018.

Sementara visa yang diajukan Rizieq berjenis multiple entry. Artinya, setiap tiga bulan Rizieq harus keluar dari Arab Saudi untuk memperbarui izin visa.

Dengan demikian, kata Agus, besaran denda yang harus dibayarkan mencapai Rp 110 juta per orang.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X