Kompas.com - 17/07/2019, 12:56 WIB

KOMPAS.com – Dr Agus Wibowo, M.Sc ditunjuk menggantikan posisi Sutopo Purwo Nugroho sebagai Pelaksana Harian Kepala Pusat Data Informasi (Kapusdatin) dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sutopo berpulang karena sakit kanker yang dideritanya pada 7 Juli 2019.

Saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/7/2019) pagi, Agus bercerita mengenai posisi barunya ini.

Ia mengaku punya tantangan tersendiri menggantikan sosok Sutopo yang dikenal publik sebagai seorang penyampai informasi yang cepat dan tanggap.

Sosok Sutopo sangat lekat di benak publik sebagai seorang humas yang selalu siaga menginformasikan hal-hal seputar bencana yang terjadi di Indonesia, meskipun saat ia berjuang melawan kanker.

Baca juga: Sutopo, Sang Informan Bencana Hingga Senja

“Ya saya deg-degan saja, takut saja. Saya kan enggak mungkin. Enggak bisa nyamain Pak Topo kan kita. Ya yang penting mempertahankan ngasih informasi, gitu aja tugasnya. Bismillah kami laksanakan biasa saja,” ujar Agus.

Rasa takut itu tetap ada meski ia mengaku sempat lama menjadi staf dari seorang Sutopo.

“Saya dulu memang stafnya Pak Topo di tahun 2012-2017,” lanjut dia.

Agus mengatakan, ia masih pada tahap penyesuaian dalam melaksanakan tugas baru ini.

“Saya ini  masih belajar, belum bisa kayaknya (seperti Pak Topo). Ya yang penting kami layani dulu dengan sebaik mungkin sebisa saya, gitu aja. Ya memang spesialisasinya bukan di bidang itu juga,” lanjut dia.

Plh Kapusdatin dan Humas BNPB Dr. Agus Wibowo, M.Sc (kiri)Dok. pribadi Plh Kapusdatin dan Humas BNPB Dr. Agus Wibowo, M.Sc (kiri)

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Kepala BPK Sulsel dan Anak Buahnya Tersangka Suap

KPK Tetapkan Kepala BPK Sulsel dan Anak Buahnya Tersangka Suap

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.