Kompas.com - 16/07/2019, 19:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah setiap tahunnya berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui pengangkatan guru dari status honorer menjadi PNS.

"Itulah kenapa pemerintah mengangkat guru setiap tahun, cukup besar, itu sampai 100.000 setiap tahun. Namun juga harus melalui seleksi-seleksi yang baik. Karena kita bukan hanya memburu jumlah guru, tetapi juga kualitas guru," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ia menanggapi nasib Nining Suryani (44), guru di SDN Karyabuana 3 Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten yang tinggal di toilet sekolah lantaran tidak punya rumah.

Selama 15 tahun mengajar, Nining masih berstatus guru honorer.

Baca juga: Minta Bertemu Wali Kota Bekasi, Pengelola Sekolah Swasta Ancam Ajak Guru dan Murid Demo

Wapres menginginkan guru honorer yang diangkat menjadi PNS memiliki kualitas baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS terus meningkatkan kualitasnya.

Dengan demikian, mereka bisa memenuhi kriteria pengangkatan guru berstatus PNS.

Jika terbentur masalah usia, guru yang masih berstatus honorer tetap bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bila lolos, kesejahteraan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan guru honorer.

"Tidak semua itu akan terangkat. Kalau enggak, dia menjadi guru dengan dasar kontrak (PPPK). Iya meningkat itu (kesejahteraanya), di atas UMR itu," ucap Kalla.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.