Respons Wapres soal Guru Honorer yang Tinggal di Toilet Sekolah

Kompas.com - 16/07/2019, 19:11 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI Biro Pers Sekretariat Wakil PresidenWakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah setiap tahunnya berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui pengangkatan guru dari status honorer menjadi PNS.

"Itulah kenapa pemerintah mengangkat guru setiap tahun, cukup besar, itu sampai 100.000 setiap tahun. Namun juga harus melalui seleksi-seleksi yang baik. Karena kita bukan hanya memburu jumlah guru, tetapi juga kualitas guru," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ia menanggapi nasib Nining Suryani (44), guru di SDN Karyabuana 3 Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten yang tinggal di toilet sekolah lantaran tidak punya rumah.

Selama 15 tahun mengajar, Nining masih berstatus guru honorer.

Baca juga: Minta Bertemu Wali Kota Bekasi, Pengelola Sekolah Swasta Ancam Ajak Guru dan Murid Demo

Wapres menginginkan guru honorer yang diangkat menjadi PNS memiliki kualitas baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS terus meningkatkan kualitasnya.

Dengan demikian, mereka bisa memenuhi kriteria pengangkatan guru berstatus PNS.

Jika terbentur masalah usia, guru yang masih berstatus honorer tetap bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bila lolos, kesejahteraan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan guru honorer.

"Tidak semua itu akan terangkat. Kalau enggak, dia menjadi guru dengan dasar kontrak (PPPK). Iya meningkat itu (kesejahteraanya), di atas UMR itu," ucap Kalla.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X