Respons Wapres soal Guru Honorer yang Tinggal di Toilet Sekolah

Kompas.com - 16/07/2019, 19:11 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRIBiro Pers Sekretariat Wakil Presiden Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kongres PGRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah setiap tahunnya berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui pengangkatan guru dari status honorer menjadi PNS.

"Itulah kenapa pemerintah mengangkat guru setiap tahun, cukup besar, itu sampai 100.000 setiap tahun. Namun juga harus melalui seleksi-seleksi yang baik. Karena kita bukan hanya memburu jumlah guru, tetapi juga kualitas guru," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ia menanggapi nasib Nining Suryani (44), guru di SDN Karyabuana 3 Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten yang tinggal di toilet sekolah lantaran tidak punya rumah.

Selama 15 tahun mengajar, Nining masih berstatus guru honorer.


Baca juga: Minta Bertemu Wali Kota Bekasi, Pengelola Sekolah Swasta Ancam Ajak Guru dan Murid Demo

Wapres menginginkan guru honorer yang diangkat menjadi PNS memiliki kualitas baik sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS terus meningkatkan kualitasnya.

Dengan demikian, mereka bisa memenuhi kriteria pengangkatan guru berstatus PNS.

Jika terbentur masalah usia, guru yang masih berstatus honorer tetap bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bila lolos, kesejahteraan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan guru honorer.

"Tidak semua itu akan terangkat. Kalau enggak, dia menjadi guru dengan dasar kontrak (PPPK). Iya meningkat itu (kesejahteraanya), di atas UMR itu," ucap Kalla.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X