Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Pentingnya Keamanan Negara untuk Tarik Investasi

Kompas.com - 15/07/2019, 13:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya pertahanan dan keamanan negara untuk menarik investasi masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi pembekalan para Calon Perwira Remaja TNI dan Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

"Dibutukan banyak investasi seperti apa yang dikatakan Presiden semalam. Investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan syarat utama ialah situasi negara dan bangsa dalam keadaan damai dan tertib," ujar Kalla.

Baca juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Hajar Pungli dan Penghambat Investasi

Kalla mengatakan menjaga keamanan dan pertahanan negara merupakan tugas seluruh anggota TNI dan Polri.

Wapres mengatakan, hanya dalam kondisi yang aman, perekonomian bisa berjalan dan terus bertumbuh.

Menurut Kalla, apabila keamanan tak stabil, produksi barang dan jasa akan terganggu sehingga mengurangi pendapatan. Kalla menambahkan, jika pendapatan berkurang, daya beli juga menurun.

Baca juga: Jangan Alergi terhadap Investasi, Ini Realisasi Investasi Era Jokowi-JK

"Jadi tak ada bangsa maju tanpa kedamaian dan ketertiban, dan penegakkan hukum bangsa. Karena itu bagian dari tugas Anda semua dan tugas kita bangsa itu untuk menjaga persatuan, mencapai kedamaian dan juga ketertiban," tutur Kalla.

"Karena hanya dengan damai dan tertib, itulah pengusaha dapat bekerja rakyat dapat berproduksi dan kita semua dapat menikmati kemampuan bangsa yang besar ini untuk maju," lanjut Wapres.

Kompas TV Pada pidato visi Indonesia 2019-2014 pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memastikan ada 5 fokus kerja yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Perubahan kondisi global yang cepat dan dinamis membuat pemerintahan lima tahun ke depan menempuh pola baru dalam mengelola negara. Jokowi menyatakan lima fokus di jilid kedua pemerintahannya adalah melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan sumber daya manusia menarik investasi mereformasi birokrasi dan menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan pemerintah juga dituntut memiliki fleksibilitas yang tinggi mengingat perubahan ekonomi dunia yang sangat cepat. #JokowiMaruf #VisiIndonesia #FokusKerja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com