Kompas.com - 14/07/2019, 11:29 WIB
Presiden Joko Widodo dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu. Pertemuan terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPresiden Joko Widodo dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu. Pertemuan terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menganggap, pertemuan Presiden Terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7/2019) menjadi bukti perbedaan sikap politik tak jadi alasan membangun permusuhan.

Menurut Titi, pertemuan itu merupakan langkah yang sangat baik bagi perjalanan demokrasi Indonesia ke depan.

"Ada pesan substansi yang sangat kuat, bahwa perbedaan pandangan politik dalam sebuah proses pemilu dan kontestasi politik tidak harus dimaknai permusuhan dan perselisihan antara para elite dan pendukungnya setelah Pemilu berakhir," kata Titi kepada Kompas.com, Minggu (14/7/2019).

Ia menuturkan, perbedaan pandangan atau pilihan politik merupakan proses normal dalam praktik demokrasi. Komunikasi politik hingga relasi sesama warga negara harus berjalan dalam tataran norma secara bermartabat.

"Karena kan esensi demokrasi itu tanpa kekerasan. Nah diskursus politik itu bukan sesuatu yang meniadakan dialog lalu kemudian diikuti dengan permusuhan dan perselisihan politik, tidak begitu," kata dia.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo, Bertemu di MRT, Pesan Akhiri Cebong-Kampret dan Makan Bareng

Dengan demikian, lanjut Titi, pertemuan keduanya kemarin membuktikan bahwa dialog bisa terjalin meski ada perbedaan sikap politik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, ia juga melihat pertemuan itu menegaskan rekonsiliasi politik bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan. Rekonsiliasi harus dimaknai sebagai sikap saling menerima hasil Pilpres 2019 dan menjalin kembali persatuan.

"Rekonsiliasi yang paling kuat seperti itu, bukan yang transaksional, melainkan rekonsiliasi elite dan sosial karena kesadaran bahwa pilihan pada demokrasi memang harus dijalankan secara konstitusional," ujar Titi.

Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus kemarin. Keduanya menaiki kereta MRT menuju Stasiun MRT Senayan. Sesampainya di sana, Jokowi dan Prabowo melanjutkan santap siang bersama di Fx Sudirman.

Selama pertemuan itu, keduanya tampak akrab berbincang dan tertawa. Mereka juga sama-sama menyerukan berbagai pesan-pesan persatuan pasca-Pilpres 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X